Menteri PPN: Transformasi Digital Dalam Layanan Pemerintah Mampu Hemat Biaya Triliunan Rupiah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM -- Transformasi digital dalam layanan pemerintahan mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Hal itu disampaikan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam acara diskusi daring bertema Urgensi Transformasi digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional, Rabu (3/3/2021).

Transformasi digital dalam layanan pemerintah antara lain ditandai dengan upaya berbagi-pakai infrastruktur pusat data.

“Transformasi digital dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan sebesar Rp8,1 triliun per tahun melalui konsolidasi 2.700 pusat data yang telah ada,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Potensi penghematan lainnya adalah terjadinya konsolidasi 27.400 aplikasi instansi pemerintah.

Baca juga: BPH Migas Teken Kerjasama dengan Telkom untuk Mendigitalkan Distribusi BBM

“Ini dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan aplikasi sebesar Rp2,7 triliun per tahun,” jelasnya.

Kemudian juga penghematan biaya aplikasi yang dilakukan pemerintah daerah yang diperkirakan dapat mencapai Rp12 triliun.

Selain itu kata Suharso, transformasi digital juga akan berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan investasi.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan juga diperkirakan dapat meningkat menjadi 8,1 persen.

Selanjutnya industri pengolahan terhadap PDB diperkirakan dapat menembus angka di atas 20 persen.

Baca juga: Telkom dan BPH Migas Hadirkan Digitalisasi di Sektor Hilir Untuk Pengawasan Distribusi BBM dan Gas

Hal ini juga memiliki manfaat transformasi digital bagi masyarakat akan membuka peluang pekerjaan hingga 17 juta orang pada 2025.

Namun terlebih dahulu tentunya, kata dia, dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Lebih jauh ia menjelaskan pemerintah telah mengantisipasinya dengan berbagai strategi informasi digital di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) 2020-2024.

“Strategi transformasi digital dimulai dari pembangunan infrastruktur yang antara lain ditopang dengan akselerasi dan pemerataan jaringan sehingga dapat dirasakan semua masyarakat Indonesia,” ucapnya.

“Semua sektor ekonomi dapat secara sinergi memanfaatkan dan melakukan akselerasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0 , peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kreatif serta peningkatan akses pemasaran melalui market place bagi UMKM,” jelasnya.

Baca juga: Pedagang Pasar Diajak Manfaatkan Teknologi Digital untuk Tekan Penularan Covid-19

Dia menjelaskan, inisiatif transformasi digital di pemerintahan sudah berlangsung sebelum adanya pandemi Covid-19.

Menurut dia, pandemi telah menguatkan alasan betapa pentingnya akselerasi digital. Pandemi dapat juga menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kemajuan teknologi, peningkatan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik telah menuntut kuantitas dan kualitas layanan yang lebih beragam dan lebih baik dan lebih cepat,” ucapnya. (*)