Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Teknologi jaringan generasi kelima atau 5G ternyata tak selalu mendapat sambutan positif di sejumlah negara.

Seperti yang dilakukan pemimpin negara Balkan ini, Presiden Rumania Klaus Iohannis secara tegas melarang teknologi 5G yang dibawa Huawei. Ia menandatangani Undang-Undang yang melarang China dan Huawei mengambil bagian dalam pengembangan jaringan 5G di negara itu karena masalah keamanan.

Sikap tegas ini sama dengan apa yang dilakukan mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuat daftar hitam penyedia teknologi asal China termasuk Huawei. Saat itu, AS bersikeras menuding teknologi yang dihadirkan asal China turut membawa misi khsusus yakni mata-mata atau spionase dan mencetuskan program Clean Network.

Pemerintah Rumania melalui Perdana Menteri Florin Citu, telah mengamini larangan ini pada bulan April lalu. Bahkan dalam aturan iru perusahaan-perusahaan teknologi dan telekomunikasi yang dikendalikan China masuk dalam daftar cekal dan parlemen kemudian menyetujuinya kebijakan tersebut, seperti dikutip dari Reuters, Senin (14/6/2021).

Baca juga: Indosat Bersiap Gelar Layanan 5G di Indonesia, Ini Update Terbarunya

Kawasan Eropa khsususnya di kawasan Tenggara dan Timur kini masuk dalam pusaran "Perang Dingin" teknologi yang dimainkan antara Beijing dan Washington. Perusahaan seperti Huawei mendapat tekanan keras di Eropa oleh kompetitornya yakni Ericsson dan Nokia dalam pengembangan teknologi 5G.

Baca juga: Teknologi 5G Akan Bunuh Industri Game Konsol

RUU tersebut berasal dari memorandum AS-Rumania 2019 di mana kedua pemerintah mengatakan: "sebagai bagian dari pendekatan keamanan berbasis risiko, evaluasi yang cermat dan lengkap dari vendor 5G diperlukan," atas perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah asing dan kurangnya struktur kepemilikan yang transparan.

Sebagai informasi, Rumania adalah sekutu setia Gedung Putih sejak menjadi afiliasi pasukan keamanan saat bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada 2004 atau NATO. AS menduga ekspansi teknologi Huawei adalah bagian dari misi terselubung pengawasan global Partai Komunis China.

AS kerap menuding, produk dan inovasi teknologi dari perusahaan-perusahaan China memiliki muatan intelijen dari pemerintah negeri Tirai Bambu. Meski kerap dituding demikian, Huawei telah berulang kali membantah memata-matai negara China