TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grab bersama platform pembayaran digital Ovo meluncurkan program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah, disingkat Patriot  untuk mendukung Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dicanangkan Pemerintah.

Program ini digulirkan untuk mengakselerasi transaksi digital dan ekosistem digital terintegrasi di daerah dan peluncurannya dilakukandi Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, hari ini, Kamis (21/10/2021).

Kota Surakarta dipilih jadi lokasi peluncuran karena menempati peringkat 7 nasional dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan mengapresiasi program ini karena akan mendorong akselerasi transaksi online di lingkungan pemerintahan di daerah sekaligus menjadi salah satu contoh sinergi Pemerintah dan swasta.

Menurutnya, penerapan transaksi non tunai yang dilakukan di 12 daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah rata-rata hingga 11,1 persen.

"Ovo yang menjadi saluran pembayaran pajak dan non pajak dan pembayaran PBB di 105 kabupaten merupakan hal yang penting. Ke depan kita harapkan ini akan mendukung upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," ujarnya.

Baca juga: Digitalisasi Pangan Dorong Penjualan Zebra Nusantara Tumbuh Ribuan Persen

Dia menambahkan, kerjasama ini juga diharapkan meningkatkan digitalisasi di masyarakat secara bertanggung jawab dan meningkatkan inklusi keuangan yang semakin luas.

"Saya berharap ini menjadi kolaborasi yang positif dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik," ungkapnya.

Baca juga: Menteri Teten: Digitalisasi Mempermudah Akses Pembiayaan UMKM

Hal serupa dinyatakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dia mengatakan, kontribusi sektor digital terhadap perekonomian nasional terus meningkat.

Di 2020, ekonomi digital berkontribusi 4 persen terhadap PDB Indonesia dan pada 2030 diproyeksikan menjadi 18 persen.

Baca juga: Kisah Sukses iForte Digitalisasi UMKM: JALA tech di Budidaya Tambak dan Lemonto di Olahan Lemon

Saat ini program Kementerian Perdagangan adalah memprioritaskan akselerasi digital pasar rakyat, hingga e-commerce yang berkeadilan.

"kita harapkan Ovo dan Grab makin aktif mempercepat digitalisasi di sektor perdagangan dan membantu meningkatkan kapasitas UMKM," ujar Lutfi.

Walikota Surakarta,Gibran Rakabuming Raka menyatakan, inisiatif pembayaran secara cashless karena tidak hanya memudahkan penjual dan pembeli, tetapi juga bagi para kepala dinas.

“Sudah ada 44 pasar tradisional yang kami siapkan untuk onboarding termasuk diantaranya Pasar Legi dan Purwasari. Kami akan melakukan edukasi terhadap penjual dan juga pembeli agar terbiasa dengan situasi sekarang," ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, upaya Grab dan Ovo dalam mendukung perluasan akseptasi QRIS bagi pedagang pasar serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, patut diapresiasi.

"Dengan semakin terbentuknya perilaku yang mengutamakan transaksi digital yang cepat, mudah, murah dan aman, pemulihan ekonomi pun akan berlangsung lebih cepat, baik dari sektor ritel maupun penerimaan pemerintah,” ujarnya.

Ridzki Kramadibrata, President of Grab Indonesia menyatakan, kolaborasi Grab dan OVO diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke platform digital terutama pedagang pasar tradisional untuk mendukung target pemerintah mengejar target 30 juta UMKM di 2024.

Dia menyatakan, di Kota Solo ada 82.531 UMKM yang beroperasi .

Digitalisasi Pasar di Solo saat ini terdiri dari empat zona pasar dan UMKM Solo, yaitu Pasar Gede, Pasar Nusukan - Pasar Gilingan, Pasar Jongke - Pasar Kembang, dan Pasar Kliwon.

Grab dan Ovo akan mengedukasi dan adopsi platform digital (onboarding) pedagang pasar ke dalam ekosistem digital dan metode pembayaran QRIS.

Setelah bergabung dengan ekosistem Grab dan Ovo, para pedagang pasar mendapatkan insentif dana bergulir sebagai fasilitas penyelesaian transaksi di hari yang sama.

Ovo juga menyediakan layanan pembayaran online bagi PDAM, PLN, BPJS dan Pajak Bumi dan Bangunan di 109 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. 

Menurut Karaniya Dharmasaputra, Presiden Direktur Ovo, Surakarta menjadi kota percontohan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dalam Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP).

Pihaknya elah menjalin kerja sama dengan BPD Jateng dalam menyediakan layanan pembayaran PBB di kota Surakarta dan ke depan akan menyediakan layanan pembayaran pajak dan retribusi lainnya seperti pajak kendaraan, retribusi pasar, retribusi parkir, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran biaya pembuatan paspor.