Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, PHNOM PENH – Perkembangan teknologi digital yang makin pesat telah mendorong perubahan global di penjuru dunia.

Hal inilah yang membuat Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mewajibkan para gubernur di wilayahnya untuk mahir dalam bermain bersosial media dan telepon pintar.

Dikatakan dalam peresmian rumah sakit di ibukota Phnom Penh, pada Senin (28/3/2022), Hun Sen menyebut bahwa kehadiran sosial media menjadi penting bagi kehidupan masyarakat.

Baca juga: Cerita Menko PMK Menyikapi Serangan Netizen di Media Sosial

Lantaran dengan adanya sosial media dapat menjadi sarana penyebaran informasi kepada khalayak luas.

Sosial media yang dimaksudkan diantaranya seperti WhatsApp, Viber, LINE, Telegram, WeChat, dan Zoom.

Dengan memaksimalkan penggunaan beberapa aplikasi sosial media tersebut, selain dapat membantu mempermudah pekerjaan juga dapat mengefektifkan kegiatan daring atau pertemuan online.

Dengan segala kelebihan yang ditawarkan dari sosial media inilah, yang kemudian membuat Hun Sen bersikeras agar para gubernur di wilayahnya bisa up to date dalam mengikuti perkembangan internet.

Melansir dari Washington Post, Hun Sen diketahui sudah lama aktif dalam berselancar di dunia maya Facebook, bahkan sejak internet masih dalam masa pertumbuhan hingga bisa maju pesat seperti sekarang.

Saking aktifnya Sen dalam bermain sosial media, kini jumlah pengikut di akun Facebooknya telah mencapai 13 juta.

Baca juga: AMSI Kembali Gelar Pelatihan Penguatan Manajemen dan Bisnis Media Online

Sen juga menyebut selain dapat menyampaikan informasi, sosial media juga dapat membantu mempermudah akses komunikasi dengan para masyarakat di negaranya.

Terlihat dari halaman beranda di akun Facebooknya, dimana orang-orang banyak mengirimkan keluhan mereka dengan pihak berwenang.

Meski Sen mewajibkan para gubernur untuk dapat melek internet dan sosial media, namun pihaknya juga mengimbau agar mereka harus bisa mengimbangi kemajuan internet tersebut dengan kemampuan literasi digital seperti memilih dan memilah informasi .

Hal ini dimaksudkan agar nantinya masyarakat dan seluruh instasi pemerintahnya tak mudah terpapar informasi palsu atau hoaks, ditengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.