Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
 

TRIBUNNEWS.COM, TEHERAN - Warga Iran beralih ke jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menghindari gangguan internet yang meluas, saat Pemerintah Iran berusaha menyembunyikan tindakan kerasnya terhadap protes massal rakyatnya.

Pemadanan internet pertama kali melanda jaringan telekomunikasi Iran pada 19 September, menurut data dari perusahaan pemantau internet Cloudflare dan NetBloks, dan telah berlangsung selama dua setengah minggu terakhir.

Dikutip dari CNBC, kelompok pemantau internet dan aktivis hak digital mengatakan mereka melihat gangguan jaringan “curfew-style” setiap hari, dengan akses yang dibatasi dari sekitar pukul 4 sore waktu setempat hingga larut malam.

Iran juga memblokir akses dua dari layanan media sosial tanpa sensor terakhir yang tersisa di negara tersebut, yaitu WhatsApp dan Instagram.

Twitter, Facebook dan YouTube serta beberapa platform media sosial lainnya telah dilarang hadir di Iran selama bertahun-tahun.

Akibatnya, warga Iran berbondong-bondong menggunakan VPN, layanan koneksi yang memberikan penggunanya akses ke situs web secara aman dan pribadi dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan aktivitas online penggunanya.

VPN memungkinkan pengguna memulihkan koneksi ke situs web dan aplikasi yang dibatasi.

Baca juga: 75 Orang Tewas Akibat Kerusuhan di Iran, Ribuan Warga Ditangkap, Aktivis Protes Polisi Tembaki Warga

Layanan VPN paling populer selama protes di Iran adalah Lantern, Mullvad dan Psiphon, menurut Top10VPN, dengan ExpressVPN juga mengalami peningkatan besar.

Pada 22 September lalu, sehari setelah WhatsApp dan Instagram dilarang di Iran, permintaan layanan VPN meroket 2,164 persen dibandingkan dengan 28 hari sebelumnya, menurut data dari Top10VPN.

Pada 26 September, permintaan layanan VPN di iran memuncak pada 3,082 persen, tambah Top10VPN.

Baca juga: Penyebab Kematian Mahsa Amini yang Jadi Pemicu Gelombang Protes di Iran hingga Tewaskan 50 Orang

“Media sosial memainkan peran penting dalam protes di seluruh dunia. Ini memungkinkan pengunjuk rasa untuk mengatur dan memastikan pihak berwenang tidak dapat mengendalikan narasi dan menekan bukti pelanggaran hak asasi manusia.

Keputusan otoritas Iran untuk memblokir akses ke platform ini saat protes meletus telah menyebabkan permintaan VPN meroket,” kata  kepala penelitian di Top10VPN, Simon Migliano.

Permintaan jauh lebih tinggi dibandingkan selama pemberontakan yang terjadi pada tahun 2019, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar dan menyebabkan pemadanan internet total hampir selama 12 hari.

Saat itu, rekor permintaan layanan VPN mencapai sekitar 164 persen lebih tinggi dari biasanya, menurut Migliano.

Baca juga: Korban Tewas Akibat Kerusuhan di Iran Bertambah Jadi 31 Orang

Protes nasional atas aturan berpakaian Islami yang ketat di Iran dimulai pada 16 September lalu setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita berusia 22 tahun.

Amini meninggal dunia ketika ditahan oleh "polisi moral" Iran karena mengenakan jilbabnya terlalu longgar.

Wanita itu diduga dipukuli selama masa berada di tahanan polisi moral Iran. Pihak berwenang negara itu membantah melakukan hal tersebut dan mengklaim Amini meninggal dunia karena serangan jantung.

Setidaknya 154 orang tewas dalam protes tersebut, termasuk anak-anak, menurut kelompok non-pemerintah Hak Asasi Manusia Iran. Pemerintah Iran sendiri melaporkan ada 41 kematian.

Teheran berusaha mencegah menyebarnya gambar atau foto mengenai tindakan kerasnya dan menghambat komunikasi yang bertujuan untuk mengorganisir demonstrasi lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri Iran tidak segera menanggapi permintaan CNBC untuk memberikan komentar.

VPN adalah cara umum yang digunakan orang-orang di bawah rezim dengan kontrol internet yang ketat untuk mengakses layanan yang diblokir.

Misalnya di China, VPN sering digunakan sebagai solusi untuk mengakses platform Barat yang diblokir di Beijing termasuk Google, Facebook dan Twitter.

Permintaan layanan VPN di Rusia juga mengalami peningkatan pada bulan Maret, setelah Moskow memperketat pembatasan internet usai menginvasi Ukraina.