Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Techno

Post Truth, Kominfo Klaim Temukan 1.321 Hoaks Seputar Politik

Hingga 4 Januari 2023, Kominfo telah menutup konten hoax politik sebanyak 1.321.

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Post Truth, Kominfo Klaim Temukan 1.321 Hoaks Seputar Politik
Capture video
Menkominfo Johnny G. Plate 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan gelaran Pemilu 2024 jangan sampai disibukkan oleh tren post truth.

 Dia juga tak ingin Pemilu 2024 diisi oleh propaganda firehose of falsehood.

Sebagai informasi, post truth adalah kondisi saat pembentukan opini publik lebih dipengaruhi perasaan atau emosi daripada fakta.

Sedangkan firehose of falsehood adalah teknik propaganda yang menyiarkan pesan dalam jumlah besar secara cepat, berulang-ulang, dan tanpa henti di berbagai media (seperti berita dan media sosial) tanpa mempedulikan kebenaran atau kepastiannya.

Johnny juga menyebut hingga 4 Januari 2023, Kominfo telah menutup konten hoax politik sebanyak 1.321.

"Pemilihan umum kita di tahun 2024 nanti jangan sampai disibukkan dengan post truth. Jangan sampai diisi dengan propaganda firehouse of falsehood," katanya dalam konferensi pers Menyongsong Pemilu Serentak 2024 di kantor Kemkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Berita Rekomendasi

Ia juga tak ingin pagelaran Pemilu 2024 di ruang digital diisi oleh hoax, disinformasi, dan malinformasi.

Politisi Partai Nasdem itu mengajak masyarakat mengedepankan kultur dan etika politik yang baik dengan menghormati para pemimpin dan calon pemimpin.

Baca juga: Cegah Hoax hingga Polarisasi Pemilu 2024, Bawaslu Bakal Bikin Satgas Medsos

"Hormati calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR RI, dan calon anggota DPRD di seluruh Indonesia dengan tidak menyebarkan informasi yang bersifat post truth. Baik itu hoax atau hate speech di ruang digital kita," ujar Johnny.

Menurut dia, waktu kampanye yang relatif singkat berpotensi dimanfaatkan oleh banyak pihak secara masif.

Baca juga: Kasus Proyek BTS Kominfo, Pakar Hukum Sebut Pejabat Tertinggi Harus Diperiksa

Karena itu, ia meminta masyarakat memanfaatkan ruang digital dengan lebih bertanggung jawab. Menurutnya, pemanfaatan tersebut dapat meningkatkan kualitas Pemilu dan partisipasi masyarakat.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas