Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni
 
TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Seorang peneliti keamanan siber melaporkan bahwa peretas mencuri lebih dari 200 juta alamat email pengguna Twitter dan mempostingnya di forum peretasan online.

Salah satu pendiri perusahaan pengawasan keamanan siber Israel Hudson Rock, Alon Gal, mengatakan pada Rabu (5/1/2023) bahwa pelanggaran tersebut dapat memicu banyak peretasan, phishing, dan doxxing.

"Pelanggaran tersebut sayangnya akan menyebabkan banyak peretasan, phishing dan doxxing yang ditargetkan,” tulis Gal di akun LinkedIn-nya, yang dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Twitter Berencana Batalkan Larangan Iklan Politik Guna Tingkatkan Pendapatan

"Ini adalah salah satu kebocoran paling signifikan yang pernah saya lihat," ungkapnya.

Twitter belum mengomentari laporan tersebut, yang pertama kali diposting Gal di media sosial pada 24 Desember, atau menanggapi pertanyaan mengenai pelanggaran tersebut.

Belum jelas tindakan apa yang diambil Twitter untuk menyelidiki atau mengatasi masalah tersebut.

Sementara itu, kantor berita Reuters tidak dapat memverifikasi apakah data di forum peretasan itu asli dan berasal dari Twitter. Tangkapan layar dalam forum peretasan, tempat data muncul pada Rabu, telah beredar secara online.

Pencipta situs pemberitahuan pelanggaran Have I Been Pwned, Troy Hunt, melihat data yang bocor dan mengatakan di salah satu tweet-nya tampaknya peretasan itu seperti yang digambarkan.

Baca juga: Twitter Sempat Error pada Kamis Pagi, Ini Respon Elon Musk

Tidak ada petunjuk mengenai identitas atau lokasi peretas di balik pelanggaran tersebut. Peretasan itu kemungkinan terjadi pada awal 2021, sebelum Elon Musk mengambil alih kepemilikan Twitter pada tahun lalu.

Klaim yang muncul pada Desember mengenai ukuran dan ruang lingkup pelanggaran awalnya bervariasi, yang mengatakan 400 juta alamat email dan nomor telepon telah dicuri.

Pelanggaran serius di Twitter kemungkinan akan menarik perhatian regulator di Eropa dan Amerika Serikat. 

Komisi Perlindungan Data di Irlandia, tempat Twitter berkantor pusat di Eropa, dan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat telah memantau kepatuhan perusahaan media sosial itu terhadap peraturan perlindungan data Eropa dan perintah persetujuan AS.