Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membangun platform digital kemitraan berupa website.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo Hasyim Gautama mengatakan platform itu untuk memperkuat simpul komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat melalui peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

Menurutnya, platform ini dibangun dengan maksud untuk memetakan KIM berdasarkan bidang dan wilayahnya di seluruh Indonesia sehingga dapat berbagi pakai dalam penggunaannya.

Baca juga: Perluas Akses Pembayaran Digital, Bank Indonesia Resmi Luncurkan QRIS Tuntas

“Aktivitas KIM akan dapat terpublikasi dengan baik sehingga bisa menjadi percontohan bagi KIM antar satu dengan yang lainnya,” ujarnya dalam Bimbingan Teknis Pemanfaatan Platform Digital Kemitraan bagi Komunitas Informasi Masyarakat dikutip Kamis (17/8/2023).

Lebih lanjut, Hasyim berharap penggunaan platform ini ke depan tidak hanya bermanfaat untuk perjalanan transformasi kinerja pemerintah, tetapi juga bisa mengoptimalisasi komunikasi antara publik dengan KIM itu sendiri.

Selain itu, penggunaan teknologi digital dapat mendorong pemantauan secara real time.

“Ini akan lebih memudahkan, bagaimana nanti usulan-usulan KIM yang berasal dari masyarakat dapat didiseminasikan dan diketahui secara lebih cepat oleh masyarakat,” imbuh Hasyim.

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Andi Winarno Eka Putra, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa di era digital, peningkatan kapasitas SDM pengelola KIM harus ditingkatkan karena KIM merupakan sarana komunikasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Untuk itu pengelola KIM harus meningkatkan kompetensinya dalam mengelola informasi, agar informasi tentang program-program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia KIM di tengah dinamika sosial yang berkembang saat ini. Hal ini dimaksudkan agar KIM dapat menjadi kanal informasi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.