Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, proyek Hot Backup Satellite atau HBS dipastikan telah dihentikan.

Menurutnya, keputusan pemberhentian proyek HBS berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo (Satgas Bakti Kominfo).

"Diterminasi, karena setelah dikaji secara teknis. Ya mungkin pertimbangannya sudah ada," ungkap Budi Arie saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (20/10/2023).

Baca juga: TelkomGroup Siapkan Satellite News Gathering dan Host Broadcaster SEA Today untuk KTT AIS 2023 Forum

"Tim Satgas menilai bahwa ini perlu dihentikan. Kalau ngomongin teknis tanya ke Satgas aja," sambungnya.

Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Melalui Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 1, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkuat dan memperluas akses internet untuk layanan publik di seluruh Indonesia.

Lalu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo melakukan penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) untuk mitigasi risiko Satelit SATRIA-1 yang memiliki kompleksitas dan potensi gangguan operasional tinggi.

Maka untuk memitigasi segala risiko SATRA-1, BAKTI Kominfo berencana untuk menyediakan HBS.

Selain memiliki fungsi utama sebagai cadangan bagi SATRIA-1, penyediaan HBS bertujuan untuk menambah kecepatan internet sekaligus meningkatkan user experience pengguna layanan akses internet untuk dukungan layanan publik.

Kedua, Proyek HBS juga diharapkan memberikan manfaat dengan mendukung layanan 3.700 titik Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lain.

Sehingga, Kementerian Kesehatan dapat memiliki layanan internet cepat supaya database kesehatan masyarakat akan semakin lengkap, serta terintegrasi dengan pusat.

Ketiga, TNI dan Polri dapat memanfaatkan layanan HBS di 3.900 titik untuk mendukung layanan internet cepat bagi kebutuhan administrasi keamanan agar lebih dapat diandalkan.

Kemudian, keempat, bagi pemerintah daerah, sebanyak 47.900 titik kantor desa dan kelurahan serta kecamatan di Indonesia akan terhubung secara online

Sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa dilaksanakan dengan cepat dan efektif.