Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Techno

Soal Pusat Data Nasional Diretas, Politisi ini Anggap Pemerintah Lalai

Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes mendorong pemerintah menyiapkan SDM kompeten untuk mengawal data nasional.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Soal Pusat Data Nasional Diretas, Politisi ini Anggap Pemerintah Lalai
dokumen pribadi/facebook
Fahmi Alaydroes 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes mendorong pemerintah menyiapkan SDM kompeten untuk mengawal data nasional.

Hal tersebut diutarakan Fahmy menanggapi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dibobol peretas. Serangan tersebut, kata Fahmy, melumpuhkan sejumlah layanan publik.

"Sambil memberi nasihat kepada pemerintah Indonesia agar menyiapkan SDM yang kompeten untuk urusan pengawalan data nasional yang sangat penting ini. Duh, betapa malunya kita. Pemerintah Indonesia dianggap tidak kompeten dan lalai/lemah dalam membangun sistem pengamanan data nasional," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Pusat Data Nasional Diretas, YLBHI Berharap Presiden Jokowi Minta Maaf dan Pecat Menkominfo

Fahmy menerangkan, kasus tersebut membuat 'wajah' pemerintah babak belur. Pertama, karena tidak mampu dalam membangun keamanan data nasional, mudah diretas dan dibobol tanpa sedikitpun ada perlawanan, atau ada cadangan/ back up data. Langsung lumpuh. Kedua, Pemerintah terkesan tidak malu, saling lempar tanggung jawab dan tidak ada pernyataan dan permintaan maaf sama sekali.

"Padahal kerusakan dan kerugian sudah begitu meluas dan mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik," terang Fahmy.

Ketiga, tambah Fahmy, Pemerintah terkesan tidak kompeten (bodoh) dalam masalah pembangunan sistem data nasional dan perlindungannya.

BERITA TERKAIT

"Enggan melibatkan banyak pakar dari kalangan anak-anak bangsa, alih-alih hanya melibatkan orang-orang dekat sekitar Istana. Sungguh tindakan nepotisme yang memalukan dan membahayakan negara dan bangsa," ucap Fahmy.

Fahmy melihat wajah Pemerintahan yang tidak mau mendengar kritik, abai pada sikap profesional dan ketidakmampuan melindungi negara dan bangsa dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (athg), kewaspadaan bela negara yang paling mendasar.

"Semoga Pemerintahan yang akan datang tidak lagi mengulangi kebijakan dan tindakan yang memalukan dan sekaligus mengancam kedaulatan bangsa dan negara," tutur Fahmy.

Sebelumnya, kelompok hacker ransomware Brain Cipher akan membuka kunci PDNS yang telah mereka retas. Hal tersebut disampaikan melalui akun X @stalthmole_int. Akun tersebut mengunggah, bahwa peretas akan memberikan kunci untuk dekripsi akses PDNS yang mereka retas secara gratis.

"Brain Cipher mendustribusikan kunci dekripsi secara gratis. Mereka merilis pertanyaan tambahan di situs web gelap dengan jawaban tujuh pertanyaan populer termasuk alasan penyerangan terhadap pusat data, ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kesabarannya dan lain-lain," tulis @stealthmole_int dalam unggahan pada Rabu (3/7/2024).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas