Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menemukan ribuan hoaks mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Prabu Revolusi mengatakan, setiap harinya ditemukan ribuan hoaks di Pilkada tahun ini.

Laporan akan ribuan hoaks tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Kominfo.

Baca juga: Dirugikan Gosip Perselingkuhan, Azizah Salsha Laporkan Akun Medsos Penyebar Hoaks ke Bareskrim Polri

Sayangnya, Prabu belum bisa merinci lebih jelas lagi mengenai jumlah pasti dari ribuan hoaks ini.

"Setiap hari ada ribuan hoaks. Kami setiap hari dapat laporan dari teman-teman Aptika," kata Prabu kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (29/8/2024).

Ia mengatakan, Ditjen Aptika memiliki mesin untuk melakukan monitoring hoaks yang tersebar di ruang media sosial. Dari situ, ditemukan ribuan hoaks.

Prabu mengatakan Kominfo telah meminta klarifikasi kepada platform maupun penerbit yang menyebarkan berita hoaks tersebut.

"Ada juga yang kita sudah takedown atau turunkan [konten hoaksnya]," ujar Prabu.

Saat ini, ia mengatakan Kominfo akan meluncurkan kanal yang bisa menginformasikan dan melaporkan temuan hoaks soal Pilkada.

Prabu menyatakan bahwa dalam gelaran Pilkada ini, Kominfo berkomitmen agar pencegahan penyebaran hoaks bisa berjalan seperti saat Pilpres lalu, yang mana diklaim berjalan baik.

Baca juga: Video Masih Jabat Kapolsek, Isu Rudiana Dicopot & Diperiksa Langsung oleh Kapolri Ternyata Hoaks

Kominfo pun telah bertemu dengan beberapa platform untuk meminta komitmen mereka dalam mencegah penyebaran hoaks saat Pilkada tahun ini.

"Kita juga sudah bertemu dengan masing-masing platform untuk berkomitmen sama-sama merespon cepat terhadap sebaran hoaks yang ada di platform masing-masing," ucap Prabu.

"Karena sebaran hoaks itu kan cepat sekali, 20 kali lebih cepat dari konfirmasinya. Jadi kalau misalnya nanti proses untuk klarifikasi hoaks itu terlalu berbelit-belit, terlalu birokratis gitu, malahan hoaksnya sudah menyebar terlalu jauh," jelasnya.

"Kita ada kesepakatan dengan platform juga tentunya didukung oleh media mainstream untuk bisa merespon cepat terhadap konfirmasi penyebaran berita hoaks," pungkas Prabu.