Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apple Inc. belum bisa merilis produk terbarunya iPhone 16 di Indonesia karena terganjal realisasi investasi yang sudah mereka komitmenkan ke pemerintah.

Selain itu, alasan lain pemerintah menahan peluncuran produk gawai pintar tersebut karena perusahaan belum memiliki sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk barunya itu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi satu syarat importasi telepon seluler.

Baca juga: 48 Fitur iOS 18 pada Menu Apple Intelligence dan Fitur Utama, 27 iPhone Ini Akan Dapat Upgrade

"Saat ini proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple, karena investasi-investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun," tutur Agus Gumiwang dalam pembukaan Rapat Kerja Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Realisasi tersebut terhitung masih kecil dibandingkan komitmen yang sudah dinyatakan perusahaan sebelum datang ke Indonesia, sebesar Rp 1,71 triliun.

"Jadi masih ada gap sekitar Rp 240 miliar. Apple jangan hanya membentuk akademi, jangan hanya membentuk sekolah, karena Indonesia juga mampu untuk membentuk sekolah, tapi kita dorong Apple untuk set up R&D (Research and Development) di Indonesia," ungkap Menperin.

Jika Apple berkomitmen merealisasikan R&D di Indonesia, pemerintah akan langsung mengeluarkan izin untuk menjual iPhone 16.

"Ini semuanya atas dasar fairness dan berkeadilan bagi para investor yang sudah memiliki komitmen tinggi untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang Indonesia, pertama adalah pencipta antara kerja, ini sangat ideal. Mereka investasi membentuk atau membangun fasilitas produksi, pabrik-pabrik atau upaya kita untuk membangun sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia industri yang tangguh," ucap Agus.

Langkah pemerintah meminta realisasi komitmen investasi Apple sebagai upaya untuk melindungi produk-produk dalam negeri.