Investasi di RI Cuma Rp 300 Miliar, DPR Minta Pemerintah Segera Panggil Apple
Komisi XI DPR RI mengecam ketidakseimbangan kontribusi Apple terhadap perekonomian Indonesia.
Penulis: willy Widianto
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi XI DPR RI mengecam ketidakseimbangan kontribusi Apple terhadap perekonomian Indonesia.
Meski meraih pendapatan lebih dari Rp30 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal AS ini belum memenuhi total komitmen investasinya.
Berdasarkan audit Apple harus memenuhi kurang lebih Rp 300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar Rp 1,7 triliun.
Angka tersebut jauh dari jumlah proporsional guna mendukung perkembangan ekonomi nasional.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Sabtu(16/11/2024).
Hanif menilai, kontribusi Apple yang minim di Indonesia menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar.
Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk lebih tegas dengan memanggil Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan tersebut.
Kemudian pemerintah juga harus mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing.
Hal tersebut dilakukan agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan.
Serta, menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia.
“Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusinya, maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,” kata Politikus PKB ini.
Baca juga: Di Depan DPR, Menperin Ungkap Syarat Apple Agar Bisa Jual iPhone 16 di Indonesia
Komisi XI DPR RI lanjut Hanif berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.
