Ringkasan Berita:

• Anggota Baleg DPR Firman Subagyo mengingatkan masyarakat dan lembaga negara agar tidak bergantung pada teknologi asing seperti Google terkait akurasi data.
• Saat arus mudik Lebaran banyak pengguna teknologi navigasi asing justru diarahkan ke rute yang tidak tepat dan direkomendasikan melalui jalan di pelosok.
• Pemerintah diminta segera memiliki kemandirian data geospasial yang kuat dan mandiri agar tidak lagi dibebani utang luar negeri.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Subagyo mengingatkan masyarakat dan lembaga negara agar tidak bergantung pada teknologi asing seperti Google terkait akurasi data.

Pernyataan tersebut disampaikan Firman dalam rapat kerja saat membahas kemandirian data nasional dan penguatan Badan Informasi Geospasial (BIG) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

"Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa kita ada AI ada Google. Google itu, Pak, menjerumuskan orang juga. Jangan percaya dengan Google," ujar Firman di depan forum rapat.

Firman mencontohkan, saat arus mudik Lebaran banyak pengguna teknologi navigasi asing justru diarahkan ke rute yang tidak tepat dan direkomendasikan melalui jalan di pelosok.

"Kemarin waktu pulang lebaran itu, banyak yang ke pelosok-pelosok masuk ke kampung-kampung. Ini kan masalah data," tegasnya.

Ia mewanti-wanti agar Indonesia tidak terus-menerus terjebak dalam kepentingan penyedia teknologi luar negeri yang dapat merugikan kedaulatan data nasional.

"Betul, Pak. Ini masalah data. Jadi jangan sekali-kali kita ini dibohongin oleh teknologi kepentingan asing," lanjutnya.

Selain masalah teknologi navigasi, Firman menyoroti ketergantungan lembaga data nasional terhadap dana pinjaman luar negeri yang dianggap memiliki risiko kebocoran informasi.

"Kalau Bapak loan dari luar negeri, tidak ada yang namanya no free lunch, no free lunch. Tidak ada makan siang gratis, Pak. Mesti ada persyaratan," jelasnya.

Menurutnya, pihak pemberi donor seringkali mensyaratkan akses terhadap data-data penting milik negara yang kemudian dikelola oleh pihak asing melalui pihak ketiga.

"Persyaratannya adalah data Bapak harus diserahkan kepada yang memberikan pinjaman. Makanya saya paling alergi, yang namanya donor country itu memberikan bantuan program riset kepada NGO-NGO," tambahnya.

Firman mendesak agar Indonesia segera memiliki kemandirian data geospasial yang kuat dan mandiri agar tidak lagi dibebani utang luar negeri.

"Indonesia harus mandiri, tegak untuk mengenai data ini," pungkasnya.