Jamkesmas Menghilang

TRIBUNNEWS.COM - Melihat berkembangnya suatu kota tidak hanya dilihat dari berapa besar luas wilayahnya, seberapa banyak jumlah penduduknya, seberapa padat permukimannya dan lain sebagainya. Namun inti dari hal itu semua adalah kesejahteraan dari penduduk itu sendiri yang bisa ditinjau dari jenis pekerjaannya dan penghasilannya.

Bahkan jika dilihat dari luar, pembangunan yang secara selaras berjalan dengan perkembangan penduduknya merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa majunya kota tersebut

Pembangunan yang dimaksud disini tidak hanya bidang infrastruktur namun juga perbaikan mekanisme yang ada didalamnya. Dengan mengambil salah satu infrastruktur sosial yaitu fasilitas kesehatan maka dapat dilihat kemunduran suatu kota seperti Surabaya.

Seperti diberitakan sebelumnya ada masalah mengenai jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Siti Fadilah Supari salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengatakan manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) harus diperbaiki sehingga ke depan menjadi lebih baik dengan melihat tanggung jawab manajemen Kementerian Kesehatan.

Awal dari masalah ini adalah tindakan penolakan dari rumah sakit terhadap pasien miskin di beberapa daerah sehingga mengakibatkan pemerintah daerah menunggak pembayaran Jamkesmas.

Kebobrokan ini terungkap dalam surat RSU Dr Soetomo dengan nomor 956/11522/301/2011. Surat yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Surabaya ini berisi klaim pasien Jamkesmas non kuota sebesar Rp 52.777.601.655, 47 atau Rp 52, 7 miliar. Tagihan itu berasal dari pelayanan kesehatan RSU dr Soetomo kepada pasien Jamkesda non kuota dari Januari hingga Oktober 2011. Untuk itu, pihak rumah sakit akan memberi waktu Dinas Kesehatan hingga 1 Desember nanti agar dapat menyelesaikan masalah sehingga saling menguntungkan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Direktur RSUD dr Soetomo, dr Dodo Anando MPH, mengatakan jika hingga batas waktu belum ada pembayaran dari pemkot atas utang pelayanan kesehatan jamkesmas non kuota, maka pihaknya akan bersikap tegas. Dengan mengambil tindakan memperlakukan pasien miskin, meski membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), sebagai pasien umum.

Hal ini pun diberlakukan 6 Desember 2012. Sejak surat peringatan telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan DPRD Surabaya. Dan dapat dilihat semenjak saat itu Rumah Sakit Dr. Soetomo yang tadinya ramai oleh masyarakat sekarang ini terlihat sepi. Bahkan tadinya pasien yang seharusnya masih tetap tinggal di ruang rawat inap berbondondong-bondong pulang ke rumahnya masing-masing karena tidak sanggup membayar biaya pengobatan.

Dan hal inilah yang membuat kota sepanas Surabaya meradang akibat hilangnya jaminan kesehatan masyarakat. Namun seharusnya walaupun sampai detik ini masih terdapat tunggakan Jamkesmas, pasien miskin harus dilayani dengan baik oleh rumah sakit. Karena tidak ada alasan bagi rumah sakit memungut biaya maupun menolak pasien miskin peserta program Jamkesmas.

Masyarakat Surabaya hanya bisa berdoa dan berharap pemerintah dapat melakukan suatu tindakan yang konkrit dan nyata dalam menyelesaikan masalah ini. Dan syukurlah pada saat ini pemerintah sudah membayar tunggakan Jamkesmas secara bertahap. Sehingga  masyarakat dapat menikmati kembali Jamkesmas.