Terkait Penguasaan Blok Mahakam, Pemerintah Langgar Konstitusi

TRIBUNNEWS.COM - Kontrak pegelolaan blok Mahakam yang saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Total dan Inpex (Perancis dan Jepang), akan segera berakhir 2017. Merespon hal ini, Menteri ESDM Jero Wacik menargetkan Pertamina untuk menguasai hanya 40 persen saham di Blok tersebut. Alasannya bersandar pada keterbatasan kemampuan dan kemauan Pertamina untuk mengelolanya.

Pernyataan Menteri ESDM ini sungguh mengecewakan. Dengan hanya 40 persen kepemilikan nasional, ini jelas memberi jalan kepada asing untuk kuasai kembali blok Mahakam. Tentu sikap Menteri ESDM ini patut dipertanyakan. Dimana keberpihakannya pada kepentingan nasional kita?

Saat ini, blok Mahakam sepenuhnya dikuasai asing. Total dan Inpex memegang saham blok Mahakam sepenuhnya, sementara Indonesia 0 persen.

Jelas, jika Pertamina hanya dapat 40 persen, ini artinya Pemerintah melanggar pasal 33 ayat 2 UUD 1945, yakni kekayaan alam yang terkandung  Indonesia dikuasai oleh negara. Kalau hanya 40 persen, bagaimana kita bisa menguasai blok Mahakam? Blok Mahakam harus dikuasai negara. Swasta seharusnya punya saham lebih kecil. Itu amanat konstitusi.

Sikap Jero Wacik pun sangat aneh, karena Pertamina sendiri pun menyatakan sanggup mengelola blok Mahakam. Bahkan siap mengambil alih di 2017 nanti. Sekalipun berkolaborasi dengan asing, Pertamina minimal mendapatkan 75-80 persen dari seluruh total saham.

Ironisnya, di satu sisi, pemerintah meminta Pertamina untuk aktif mencari sumber minyak di luar negeri, tapi kenapa untuk pengelolaan di dalam negeri kemampuan Pertamina diragukan?

Menjelang tahun-tahun politik ini, perburuan rente dan korupsi  sangat rawan terjadi pada kontrak-kontrak migas yang akan habis masanya. Kita harus terus awasi ini, mengingat kandungan minyak di blok mahakam sangat besar sekitar 13 triliun cubic feet.

Fadli Zon,  
Wakil Ketua Umum DPP Partai GERINDRA

TRIBUNNERS TERBARU