Catatan Petang untuk Bapak Jenderal

TRIBUNNEWS.COM - Setelah bertemu dengan Presiden SBY, Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, membuat pernyataan tentang ekonomi, demokrasi dan tentang gerakan inkonstitusional :  "Gerakan inkonstitusional harus dilibas," serunya.

Apa yang terjadi sekarang ini? Setelah amandemen UUD 1945, yang meninggalkan semangat dari Preambule, sistem demokrasi yang kita pakai sekarang adalah demokrasi import, lahir dari Revolusi Perancis tahun 1789.

Demokrasi liberal, alat kaum pemodal.Setelah itu tercatat, 76 UU yang berlaku, hanya melindungi kepentingan modal asing di dalam negeri.

Hanya 0,2 penduduk Indonesia, menguasai 56 persen aset produktif nasional. Dari 56 persen aset produktif nasional tersebut, 87 persen di antaranya berupa tanah.

Walau BPS menyatakan terjadi penurunan angka kemiskinan tahun 2012 menjadi 29 juta, namun menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa (14 Maret. 2012) :

Penerima BLT berjumlah 18,5 juta rumah tangga miskin atau 74 juta jiwa orang miskin.  Di sisi lain, keributan demi keributan politik yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi bangsa dan rakyat, tiap hari menghiasi berita di televisi.

Partai politik tidak lagi menghasilkan pimpinan bangsa yang memiliki integritas, tetapi menghasilkan Pimpinan komprador, pragmatis dan korup!

Jadi itukah yang dipuji-puji dan dianggap prestasi oleh Jendral (Purn) Luhut Panjaitan? Dan yang mengkritisi sistem sekarang ini dianggap gerakan inkonstitusional?
 
Mari kita ingat Jenderal pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman, bahwa prajurit Indonesia bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang menjual tenaganya karena hendak merebut sesuap nasi dan bukan pula prajurit yang mudah dibelokkan haluannya karena tipu dan nafsu kebendaan.

Tetapi prajurit Indonesia adalah dia yang masuk ke dalam tentara karena keinsafan jiwanya, atas panggilan Ibu Pertiwi.  Dengan setia membaktikan raga dan jiwanya bagi keluhuran bangsa dan negara.”

Salam

Agus Jabo Priyono
(Ketum KPP PRD)

TRIBUNNERS TERBARU