Belajar Mempercayai Proses Demokrasi Tanpa Ragu

Oleh: Farid Ari Fandi
Relawan Matahari Indonesia

Kemengangan Jokowi-JK menjadi monumental pada perubahan peta kekuatan politik di Indonesia, seperti memangkas generasi lama ke garis politik regenerasi baru.

Menyongsong perubahan ini menyebabkan banyak partai politik yang tidak siap.

Mulai dari gejala post power syndrome, ketidak percayaan diri, perpecahan ditubuh partai politik sampai saling memecat didalam tubuh partainya sendiri.

Menyongsong era baru dalam regenerasi kepemimpinan ini terlihat banyak partai politik yang tidak siap.

Apa sebenarnya yang terjadi di tubuh partai-partai politik besar yang nyata-nyata telah lama berdiri di Indonesia, namun membawa konstituennya seperti tak tentu arah dan cenderung tidak dapat menguasai diri.

Partai Golkar salah satunya yang selama ini dianggap beberapa pengamat dan tokoh politik matang dalam mengelola dan memanage konflik didalam partainya pun, terjebak dalam situasi ini.

Berita hari-hari ini memperlihatkan perkembangan, ada partai politik baik di kubu Prabowo atau Jokowi seperti masuk angin, lupa apa yang telah menjadi kesepakatan secara ideologi.

Perbenturan kepentingan yang ada diinternal partai, mulai didorong menjadi perseteruan di luar internal partai, sampai terseok-seok didengar masyarakat.

Masyarakat seperti disuguhkan pada kepentingan internal partai yang terbuka dan cenderung kontra produktif. Masyarakat dijejali berbagai atraktif politik yang sudah basi.

Munculnya pemecatan di partai politik sampai ingin memastikan diri partainya tidak ditinggalkan, ada juga partai yang seperti vakum alias kosong kepemimpinan sikap pemimpin karena tidak berani mengambil arah politiknya di era ini.

Pijakan partai politik harusnya jangan ragu, dengan membawanya ke titik keseimbangan, dimana masyarakat dapat memilih didalam dan mendukung pemerintahan atau bergerak secara oposisi mengkritisi setiap kebijakan pemerintahan nantinya.

Keduanya menjadi titik keseimbangan dan penyehatan demokrasi di Indonesia kedepan. Kiranya Indonesia sudah menjalani ini dengan baik dan sukses. Seperti yang diperankan Demokrat dan PDIP di masa itu.

Hal ini menjadi hal yang menggelitik dan membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang terjadi pasca Pileg dan Pilpres. Kekuasaan seperti akan berakhir kembali pada kekuatan-kekuatan besar yang sentralistik dan monolitik.

Tentunya ini menjadi pertanyaan besar di masyarakat tentang apa yang disampaikan saat kampanye bersama dan ideologi yang dikembangkan bersama ketika koalisi dan menjalin kerjasama.

Jargon kepemimpinan yang akan dihadirkan dari rakyat mulai tergerus dengan munculnya fragmentasi politik yang frontal dan saling mengambil posisi.

Seharusnya dengan meningkatnya partisipasi politik dari masyarakat, menyadarkan partai untuk lebih menghadirkan diri ditengah perubahan yang sedang euphoria dirasakan masyarakat.

Semangat partisipasi dari masyarakat yang tinggi diharapkan dapat membuka kran-kran yang tersumbat didalam partai politik masing-masing dalam mengurus konstituennya.

Partisipasi 120 juta rakyat Indonesia yang mengikuti pemilihan kemarin membuktikan budaya politik partisan dan budaya politik toleransi telah tumbuh subur di negeri ini dan membuka mata kita semua untuk menyadarinya.

Proses Jokowi dan JK melakukan konsultasi publik dengan membuka berbagai agendanya seharusnya diikuti dengan aktif oleh partai politik dan berbagai organisasi relawan. Agar alam yang terbuka ini tidak kembali tertutup dengan berbagai konflik internal partai yang sudah tidak menarik lagi untuk ditonton.

Dan kesempatan ini dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan konstituen dan menarik partisipasi masyarakat untuk tidak alergi politik dan mendidik masyarakat secara terlembaga dengan pendidikan politik yang diselenggaraan partai.

Dengan ini diharapkan setiap anak bangsa optimis dan senang berperan aktif dengan partai yang mereka pilih dalam mewujudkan cita-citanya.

Kesempatan ini harusnya digunakan sebesar-besarnya, sehingga menjadi produktif dan dinamis untuk perkembangan partai ditengah masyarakat.

Salah satu partai yang dianggap konsisten menggalang partisipasi publik adalah Nasdem dengan menjalankan berbagai kegiatan terbuka mulai dari perhitungan rekapitulasi suara dengan terukur memanfaatkan partisipasi publik, penggayaan Revolusi Mental dan terus mendorong Jokowi-JK untuk bekerja secara independen dan mengutamakan restorasi sesuai dengan slogan partainya.

Inilah partai yang saat ini terlihat paling siap ke depan menerima banyak suara dan partisipasi masyarakat.

Pola rekrutmen Menteri yang selama ini ditakutkan akan terjebak pada hanya sekedar balas jasa, dan politik balas budi sudah seharusnya ditinggalkan. Keinginan masyarakat bahwa Menteri yang dipilih adalah Menteri yang kerja sudah seharusnya menjadi pijakan kita semua. Jangan sampai ditengah bekerja masih harus memikirkan keluarganya, kelompoknya, konstituennya apalagi berhenti ditengah jalan akibat kesalahan yang tak perlu, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya.

Tim hunter yang telah dibentuk Jokowi-JK tentunya sudah mengukur dengan basis intelektual, profesional dan perhitungan efektifitas dalam penyelenggaraan Negara kedepan. Mari semua calon Menteri dan pejabat setingkat Menteri bisa mendaftarkan diri berasal  dari mana saja partai, relawan, masyarakat, professional tentunya dengan memenuhi kriteria dan kompentensi tadi.

Sedangkan untuk pola perekrutan dan rekrutmen mari kita serahkan ke Jokowi – JK untuk membuat timnya, kalau kita masih bertanya, berarti kita masih meragukan partisipasi 120 Juta rakyat yang berpartisipasi kemarin.. Dengan cara ini kiranya semua pihak jangan ragu lagi.

Sekarang saatnya semua partai, relawan, dan partai yang berkuasa saat ini mengantarkan proses ini dan mengawal sebaik-baiknya dengan menjaga partisipasi semua warga Negara, dengan menfaslitasi masyarakat melalui partai politik, organisasi relawan dan kegiatan-kegiatan akedems.

Dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menopang dan mempersiapkan proses transisi ini.

Seperti penyiapan dan pematangannya misalnya: membumikan lagi konsep revolusi mental sebagai semangat pedoman bernegara dan berbangsa, mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghantarkan kepemerintahan yang baru,  mendukung tim transisi yang telah bekerja, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akedemis melalui seminar dan semiloka di kampus-kampus dan berbagai tempat akedemisi dan para ahli berkumpul, dll guna memberi saran, rekomendasi dan arahan kebijakan pemerintahan lima tahun kedepan.

Untuk proses di MK yang sedang berjalan kita hormati sebagai hak demokrasi dan mendukung keputusan MK nantinya sebagai ‘final and binding’ dengan beberapa catatan. Bahwa proses politik yang telah masuk dalam wilayah hukum ini nantinya hasilnya akan dihormati kedua pihak.

Jangan sampai proses setelah keputusan MK kemudian menjadi hingar bingar politik kembai, seperti yang kita rasakan sekarang. Inilah yang akan menjadi sagenda pekerjaan besar bangsa ini dan menjadi ujian kita semua. Mampukah kita? Selamat menyambut alam demokrasi baru. Jangan ragu.