Oleh: Adhie M Massardi, Gerakan Indonesia Bersih/Koordinator

Presiden solo bukanlah presiden yang berasal dari (kota) Solo, tapi presiden yang berkarier sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seorang diri, seperti halnya penyanyi solo, solo drum, solo guitar... dan seterusnya.

Padahal presiden itu lembaga. Di dalamnya terdapat wakil presiden, para menko dan menteri (kabinet), perangkat kepresidenan dan beberapa institusi yang bertanggung jawab kepada presiden.

Tapi, dalam pekan-pekan terakhir, saat presiden (Jokowi) dirundung “mabok kepolisian” yang belum ada obatnya sebagaimana mabok darat, laut dan udara, selalu tampak sendirian mengatasi masalah tersebut.

Ke mana gerangan Sang Wapres, para Menko, menteri, pimpinan koalisi parpol yang tempo hari heboh minta jatah menteri? Ke mana pula Wantimpres yang dilantik di Istana, sehingga untuk urusan "mabok kepolisian" itu presiden harus nyari lagi orang guna dimintai pendapat?

Ini presiden sedang bersolo karier atau sedang ditinggal orang-orang yang kemarin janji mau dan bisa bantu presiden?

Kalau memang pada masabodo terhadap persoalan negara, dan membiarkan semua itu sebagai urusan presiden, maka Jokowi harus tentukan sikap. Masabodo juga kepada mereka. Retool kabinet. Ganti dengan orang-orang yang punya rekam jejak panjang dalam memperjuangkan nasib dan kesejahteraan rakyat.

Presiden itu juga penegak hukum. Pemberi kepastian (politik) hukum. Maka dalam persoalan Kapolri/BG, tidak boleh dibiarkan ngambang. Apalagi (seolah) berdiplomasi dan mau “nabok nyilih tangan” sehingga presiden jadi kelihatan tidak ksatria.

Ingat, tugas pejabat politik itu bikin keputusan politik. Keputusan politik mengandung keuntungan dan juga risiko politik. Jangan takut menuai risiko politik. Itu konsekuansi.

Kalau ogah nanggung risiko politik, lebih baik kembali ke Solo dan jadi pedagang batik! Dan ingat juga, presiden itu bukan musisi yang bisa berkarier secara solo, sekalipun asalnya dari Solo. Selamat berjuang, Mister Presiden!

Bekasi, Minggu, 1 Februari 2015