Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Fenomena Petugas Partai adalah Sebuah Manipulasi

Megawati ingin tetap menempatkan Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri kader PDIP dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi-JK memiliki loyalitas ganda.

Fenomena Petugas Partai adalah Sebuah Manipulasi
istimewa
Petrus Selestinus

Penulis: Petrus Selestinus
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)

PIDATO Megawati Soekarnoputri pada penutupan Kongres, bahwa "Petugas Partai" adalah perpanjangan tangan Partai di Pemerintahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Megawati Soekarnoputri ingin tetap menempatkan Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri kader PDIP dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi-JK memiliki loyalitas ganda, yaitu untuk negara dan untuk partai politik.

Seperti diketahui tabiat dan gaya politik di PDIP yang terkenal sangat pragmatis, korup dan feodalistis akan sangat menyulitkan Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi mewujudkan visi misi Nawacita dan ajaran trisakti Bung Karno. Sebab mewujudkan visi Nawacita dan ajaran trisakti Bung Karno menuntut Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK harus tetap on the track pada garis ideologi, tidak boleh pragmatis, harus profesional dengan tetap berpegang kepada asas-asas pemerintahan yang baik.

Sementara praktek politik yang terjadi pada saat ini adalah pragmatis, feodalistis dan koruptif yang bertentangan dengan visi Nawacita dan ajaran trisakti Bung Karno. Pemaksaan nomenklatur Petugas Partai bagi kader PDIP yang  baru sekarang menjadi ramai, karena meskipun saat ini PDIP sebagai partai peraih suara terbanyak dalam pemilu 2014 akan tetapi secara riil politik sesungguhnya PDIP dan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri tidak menjadi apa-apa dalam pemerintahan.

Beberapa kader partai memang menduduki posisi sebagai Menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi, seperti Tjahjo Kumolo, Puan Maharani dan kawan-kawan. Namun bersamaan dengan itu Presiden Jokowi sudah menegaskan sebagai sebuah kebijakan bahwa ketika seorang kader Partai Politik dipercaya menduduki jabatan eksekutif di Kabinet Kerja, maka segala jabatan dan atribut atas nama Partai Politik termasuk Petugas Partai harus dilepaskan/ditinggalkan.

Kebijakan ini lantas  membuat Megawati Soekarnoputri merasa ada sesuatu yang lepas dari kekuasaannya di Pemerintahan. Tidak ada lagi perpanjangan tangan partai di eksekutif karena kader-kadernya harus menanggalkan ikatan strukturalnya dengan PDIP.

Disinilah sesungguhnya muncul kegamangan di internal PDIP karena sebagai partai politik yang meraih suara terbanyak namun tidak punya cantelan kekuasaan di eksekutif. Belum lagi pemaknaan terhadap "Petugas Partai" di internal PDIP-pun masih beragam, sehingga terkesan terjadi manipulasi thdp AD-ART tentang "Petugas Partai".

Nomenklatur "Petugas Partai" baru muncul dan dibesar-besarkan oleh Megawati Soekarnoputri tatkala Presiden Jokowi secara konsisten memegang teguh asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan memisahkan kekuasaan Pemerintahan berdasarkan UUD 45 dengan kekuasaan politik menurut kehendak Megawati Soekarnoputri, yaitu menggunakan hak Prerogatif Ketua Umum PDIP guna mengatur kader partai termasuk Presiden Jokowi agar tetap berada di bawah pengaruhnya.

Karena itu kekhawatiran akan adanya Fraksi PDIP di eksekutif bisa terjadi manakala Presiden Jokowi tidak berhasil melepaskan ikatan strukturalnya dengan PDIP. Di dalam AD dan ART PDIP hanya ada kriteria "Anggota Partai" dan "Kader Partai".

Seorang Anggota PDIP belum tentu ia seorang kader PDIP, tetapi seorang kader PDIP ia adalah seorang anggota PDIP. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Petugas Partai" di dalam AD dan ART Partai PDIP tidak ada sama sekali. Baik secara Kelembagaan maupun sekedar Norma dalam AD. Penamaan "Petugas Partai" sama sekali tidak ada dalam AD-ART PDIP.

Dengan demikian munculnya fenomena Petugas Partai semenjak Jokowi terpilih menjadi Presiden adalah sebuah manipulasi, sebuah rekayasan untuk memasukkan pengaruh Ketua Umum PDIP dengan hak prerogatifnya dalam kekuasaan eksekutif negara setelah PDIP gagal menempatkan kadernya sebanyak-banyaknya di ekskutif.

Ikuti kami di
Editor: Dewi Agustina
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas