Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Menaker Minta Kepala Daerah Baru Segera Susun Perencanaan Ketenagakerjaan
Perencanaan ketenagakerjaan sangat penting bagi daerah dalam mengahadapi perkembangan tantangan
Oleh : dikdut09
TRIBUNNERS - Kepala Daerah yang berhasil keluar menjadi juara dalam Pilkada serentak yang diadakan hari ini, Rabu (9/12/2015), diminta segera menyusun perencanaan ketenagakerjaan yang matang untuk daerahnya masing-masing.
Perencanaan ketenagakerjaan sangat penting bagi daerah dalam mengahadapi perkembangan tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang yang tersedia, seperti mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri usai menggunakan hak pilihya dalam pemungutan suara Pilkada Kota Depok di TPS 46 Sektor Pirus Permata Depok Kelurahan Pondokjaya Kecamatan Cipayung.
Usai memberikan suara, menteri yang biasa disapa MHD ini bersama istri Marifah dan Staff Khusus Menaker MF Huda Yusro menyempatkan diri bercengkerama dengan panitia pemungutan suara. Menteri bersama rombongan datang ke TPS sekitar jam 11.30 WIB dimana keadaan TPS sudah sepi.
MHD menjelaskan perencanaan ketenagakerjaan diperlukan, diantaranya, untuk mengidentifikasi potensi strategis sektoral daerah. Sehingga program peningkatan kompetensi angkatan kerja yang dirumuskan pemerintah akan bisa lebih tepat manfaat.
"Daerah harus tahu sektor-sektor strategis yang akan menjadi zona pertarungan pekerja lintas negara. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan masing-masing sektor dan kompetensi macam apa yang dibutuhkan pekerja kita agar mampu menjadi pemenang di sektor-sektor tersebut. Semua harus disiapkan segera. Sudah tidak ada waktu untuk bersantai lagi," ujar MHD.
Ditambahkannya, jika daerah-daerah memiliki perencanaan ketenagakerjaan yang baik, akan menjadi panduan pemerintah, terutama bagi pemerintah pusat merumuskan berbagai kebijakan strategis. Meskipun menjadi bagian dari zona pesar bebas, pemerintah tetap berkewajiban melindungi dan memfasilitasi warganya.
Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut MHD, terus mengembangkan kebijakan, progam dan kegiatan untuk memastikan angkatan kerja dalam negeri menjadi pemenang di era pasar bebas.
"Revitalisasi, optomalisasi dan reorientasi Balai Latihan Kerja terus dimantapkan. Peningkatan standar kompetensi pada semua sektor dan jabatan terus digenjot. Kita sudah mulai berlari, mohon maaf bagi aparatus yang lambat terpaksa akan kita tinggalkan," ujarnya.
Politisi PKB ini berharap, dengan dibuatnya perencanaan ketenagakerjaan oleh daerah-daerah, akan memperkokoh kesiapan nagara ini menghadapi MEA dan tantangan globalisasi lainnya.
"Urusan ketenagakerjaan, terutama bagaimana angkatan kerja dapat terserap pada sektor-sektor lapangan kerja, menjadi tanggungjawab semua, ya pemerintah pusat, ya pemerintah daerah. Saya melihat trend positif, target Presiden Jokowi setiap tahun minimal 2 juta angkatan kerja terserap, akan tercapai, dengan kerja keras dan kerja cerdas semua kementerian atau lembaga, juga pemerintah daerah tadi. Dan kuncinya ada pada perencanaan ketenagakerjaan yang matang tadi," katanya.