TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Setya Novanto untuk mundur dari posisi Ketua DPR RI menjadi penyela untuk menuntaskan skandal renegosiasi PT Freeport Indonesia.

Perilaku Novanto yang digambarkan dalam rekaman telah mencoreng wajah parlemen Indonesia dan tidak akan pulih hanya dengan mundurnya Novanto.

Karena itu proses hukum harus tetap berlanjut sehingga skandal ini bisa terbuka secara terang benderang.

Jangan lupa dalam rekaman percakapan bukan hanya Setya Novanto dan dan Muh Riza Chalid, tapi juga disebut nama-nama lain. Ada Luhut, ada Darmo, juga Presiden dan Wakil Presiden.

Proses hukum akan menjelaskan tuntas semua skandal itu. Pengungkapan skandal ini akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang tata kelola Freeport Indonesia.

Tetapi, karena Jaksa Agung memiliki track record yang buruk, sebenarnya sulit diharapkan untuk memproses Novanto.

Tujuh Jaksa Agung sejak 1999, selalu melindungi Novanto dalam beberapa kasus kejahatan.

Oleh karena itu, KPK atau Polri perlu mempertimbangkan untuk menangani kasus ini, atau setidaknya memberikan supervisi pada Kejaksaan Agung.

Sementara, sidang MKD tidak boleh berhenti karena mundurnya Novanto, karena MKD tetap tidak kehilangan subyek.

MKD harus mengeluarkan putusan tentang derajat pelanggaran sedang yang didukung 10 anggota.

Karena kriteria pelanggaran sedang diantaranya mengandung unsur melawan hukum, maka sudah semestinya MKD juga memberi rekomendasi penanganan hukum.

Produk putusan MKD akan menjadi dasar bagi aparat hukum.

Ditulis Ketua Setara Institute, Hendardi