Ditulis oleh : Petrus Selestinus, Ketua Tim Revitalisasi KBM JAYA

TRIBUNNERS - Keluarga Besar Maumere Jakarta Raya (KBM Jaya), telah menggelar sarasehan atau dalam bahasa Sikka Maumere disebut kula babong.

Mengambil tema Mai Ita Mogat Hama Hama Merajut Inovasi Sosial Membangun Masyarakat Kabupaten Sikka, kula babong diselenggarakan di Aula Marga Siswa PMKRI, Jl Samratulangi, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2106).

Kula babong diselenggarakan untuk  menginventarisir berbagai persoalan sosial yang ada di Maumere dan yang dihadapi oleh diaspora Maumere di berbagai tempat khususnya di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), dalam rangka Musyawarah KBM JAYA untuk merevitalisasi KBM JAYA.

Hadir dalam Kula Babong KBM JAYA, J Blasius Bapa, sesepuh dan sekaligus Ketua Umum KBM JAYA dan sejumlah undangan yang terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat Lio (Hendrik Gama dan Aleks Lakaduma), Kewapante, Bola, Doreng, Langir, Mahasiswa Maumere di Jakarta, PMKRI dan beberapa bakal calon bupati yang akan turut berlaga dalam Pilkada langsung tahap kedua di Flores.

Sarasehan dibuka dengan sambutan pembukaan oleh Blasius Bapa yang menggambarkan kondisi KBM JAYA sejak berdiri pada tahun 1978 hingga sekarang.

Tantangan yang dihadap KBM JAYA pada masa sebelumnya dan pada saat sekarang atau ke depan sudah sangat berbeda, sehingga kula babong yang digelar oleh KBM JAYA ini sangat bagus dalam rangka menggali pemikirian dan potensi putra putri KBM JAYA.

Selain itu juga dilakukan inventarisir seberapa banyak putra putri KBM JAYA yang sudah berhasil mencapai study akademis hingga mencapai gelar S3.

Hal ini sangat penting karena kebutuhan masyrakat Kabupaten Sikka dan KBM Jaya ke depan membutuhkan peran intelektual, akademisi dan praktisi yang memenuhi standar SDM dalam pembangunan Sikka ke depan.

Salah satu kebanggaan Balsius Bapa dalam sambutannya adalah penyelanggaraan disukusi ini sebagai sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh kader-kader KBM JAYA untuk merumuskan peran KBM JAYA ke depan dalam pembangunan di Sikka.

Karena sebagai organisasi sosial karitatif masyarakat Maumere di Jakarta, KBM JAYA sangat berkepentingan dengan pembangunan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sikka.

Dimana hal itu sejalan dengan peran yang diberikan oleh undang-undang yaitu peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Karena itu sangat tepat KBM JAYA meminta agar narasumber diambil dari para akademisi, praktisi yang berasal dari KBM JAYA, atau setidak-tidaknya dari Flores agar betul memahami apa yang sesungghnya yang menjadi problem sosial utama di Sikka saat ini.

Saraehan menghadirkan 4 pembicara, masing-masing Dr Prudensius Maring, Robert Endi Jaweng, MAP, Avanti Fontana, dan Petrus Selestinus SH.

Mereka membahas tentang realitas masalah sosial ekonomi politik dalam dinamika pembangunan masyarakat di Sikka terkait kebijakan nasional dan daerah, strategi inovasi sosial untuk pembangunan masyarakat Sikka, dan strategi advokasi sosial oleh KBM Jaya.

Agar kebijakan pembangunan yang dirancang oleh pusat dan daerah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat di Sikka harus diubah dan sekaligus mengawal perumusan kebijakan pembangunan yang akan datang agar tidak merugikan rakyat di Sikka.

Petrus Selestinus, advokat Koordinator TPDI yang juga sebagai Ketua Tim Revitalisasi KBM Jaya selaku pembicara dengan topik Merajut Strategi Advokasi Sosial Pembangunan Derah, mengemukakan bahwa kondisi pembangunan terkini di Sikka bahkan di seluruh NTT memerlukan sebuah gerakan advokasi yang kuat.

Karena limbah-limbah atau sampah-sampah akibat kebijakan pembangunan yang tidak prorakyat sudah bertumpuk-tumpuk dan tidak ada penanganan yang baik oleh pemerintah daerah karena memang tidak ada yang mau menangani.

Semula diharapkan DPR dan DPRD yang dihasilkan dari Pemilu ke Pemilu akan menjalankan fungsi kontrol dan fungsi legislasinya dengan baik yaitu  memihak kepada kepentingan rakyat, namun yang terjadi justru DPRD malah ikut sebagai pemain dan pelaku dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak berpihak pada mayoritas rakyat kecil.

Kondisi sosial yang timpang dimana masih sangat minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat miskin yang belum menikmati haknya atas pembangunan, menjadi tantangan KBM JAYA.

Kita sangat berdosa kalau membiarkan masyarakat Sikka yang mayoritas belum bisa menikmati jatah pembangunan akibat pemerintah daerah Sikka salah urus dalam mengelola anggaran pembangunan tanpa ada yang megawasi, sebagai akibat dari kondisi  DPRD yang dalam banyak hal sudah terjabak bahkan ikut bersama pemerintah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pembangunan sehingga peran kontrolnya hilang.

Selama ini pihak gereja dan mashasiwa di Sikka telah secara maksimal melakukan kontrol dan advokasi sosial terhadap pemerintah.

Akan tetapi kekuatan kontrol dan advokasi sosial yang dilakukan oleh gereja dan mahasiswa belum mampu mengalahkan daya rusak yang begitu tinggi yang dilakukan oleh oknum pejabat yang mengelola pembangunan.

Pemerintah daerah dan gereja akhirnya jalan sendiri-sendiri bahkan sering berseberangan tentang konsep pembangunan.

Sehingga diperlukan peran mediasi dan akomodasi oleh sebuah lembaga atau kekuatan masyarakat sebagai jembatan untuk menjadikan gereja, mahasiswa, pemerintah dan KBM JAYA dalam satu matarantai untuk saling kula babong, saling mendengarkan untuk mengoreksi apa yang salah kita perbaiki dan apa yang sudah benar kita dukung dan perkuat.

Terus terang saja kondisi mayoritas masyarakat Sikka belum menikmati hasil pembangunan, apalagi ikut  merumuskan rencana pembangunan dan anggaran pembangunan.

Padahal di dalam pelbagai peraturan perundang-undangan selalu ada pasal-pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemerintahan daerah.

Namun peran ini tidak pernah dibuka secara luas, pemerintah daerah tidak pernah mendorong dan memfasilitasi agar masyarakat mengerti hak-haknya dalam pembangunan termasuk hak masyaakat untuk ikut merumuskan dan menentukan apa yang mau dibangun dan apa yang menjadi kebuuhan riil masyarakat.

Untuk itu KBM JAYA harus tampil dan menjalankan peran strategis antara lain menyadarkan masyarakat akan hak-haknya untuk menikmati hasil pembangunan termasuk-hak-hak masyarakat Sikka untuk ikut menentukan apa yang mau dibangun dan berapa besaran anggaran yang dibutuhkan.

Ada peran kontrol, peran partisipaif, peran kemitraan, peran dalam kerjasama daerah, peran dalam Inovasi daerah dan peran Informasi Pemerintah Daerah.

Pintu sudah dibuka selebar-lebarnya oleh undang-undang kepada masyarakat untuk ikut berperan.

Tinggal sekarang bagaimana niat baik pemerintah mendorong masyarakat agar masyarakat mengisi peran itu dan inilah yang akan dilakukan oleh KBM JAYA, yaitu bagaimana menyadarkan masyarakat, membangunkan masyarakat dari tidurnya dan keterbelakangannya, dari tidak memikirkan masa depannya agar menjadi masyarakat yang mempunyai cita-cita, harapan dan tujuan yang jelas serta mampu merumuskan kebutuhannya.

Selain penyadaran, maka perlu juga pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan dan membangun dinamika agar masyarakat sendiri dapat menentukan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan sudah diptuskan sendiri oleh masyarakat.

Kesimpulan kula babong adalah bahwa persoalan utama di Sikka adalah pada faktor kepemimpinan, pasca kepemimpinan L Say dan Dan Woda Palle, Sikka telah kehilagan sosok pemimpin rakyat yang rajin blusukan keluar masuk dan berdialog dengan rakyat di kampung-kampung dan membangun berdasarkan hasil kula babong dengan masyarakat, bukan dengan kontraktor-kontraktor.

Blusukan yang dilakukan oleh Bupati L Say dan Dan Woda Palle pada zamannya itu adalah blusukan dengan hati yang tumbuh dari jiwa dan raga kepemimpinan dan rasa tanggung jawabnya terhadap tugas sebagai pemimpin yang dipercaya oleh rakyat Sikka bukan untuk membangun pencitraan demi pilkda berikutnya.

Karena itu KBM JAYA harus mencari jalan untuk melahirkan L Say dan Dan Woda Palle baru dalam kepemimpinan Sikka ke depan.