Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI Jakarta)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam beberapa hari terakhir, terjadi perdebatan panas antara Mantan Presiden SBy dengan pemerintahan Jokowi. SBY melancarkan protes kepada kubu Jokowi yang menyalahkannya terkait dengan situasi ekonomi dan politik nasional yang kian memburuk.

Pemerintahan Jokowi 'terduduh', bahwa Kebijakan pada era SBY-lah yang menjadi penyebab situasi ini.

SBY meninggalkan warisan masalah ekonomi, sosial dan politik yang tidak dituntaskan dalam masa Pemerintahan nya. Secara kasat mata, berbagai kasus hukum tidak tunas. Semisal BLBI, skandal century, dll.

Namun Pemerintahan Jokowi ini tidak juga mengambil posisi untuk nenuntaskannya. Bahkan, Jokowi lebih maju dibandingkan SBY akan memberikan pengampunan terhadap koruptor kakap melalui tax amnesty.

Demikian juga dibidang Ekonomi, Pemerintahan SBY mewajibkan beban Utang yang besar, baik Utang pemerintah maupun swasta.

Namun Pemerintahan Jokowi ini juga mengambil arah yang sama dengan Pemerintahan SBY,yakni menumpuk utang. Bahkan di era Jokowi BUMN akan diserahkan untuk memburu utang secara besar besaran.

Utang pemerintah yang dicetak Jokowi setahun 2 kali utang SBY setahun. SBY juga meninggalkan masalah ketimpangan Ekonomi yang tajam, namun selalu diselesiakan dengan program karikatif.

Seperti raskin, BLT, PNPM mandiri, yang ternyata tidak memajukan produktifitas rakyat.

Sementara Jokowi lamgsung menghapus semuanya, juga menghapus subsidi, dan tidak memberikan proteksi apapun terhadap Ekonomi. Keduanya sama, yakni berada dalam jalur ekonomi neoliberal.

Kesimpulan saya rezim Pemerintahan Jokowi tidak berhak menyalahkan SBY, karena dia mengambil pola yang sama. Demikian juga sebaliknya SBY tidak berhak mengkritik Jokowi karena merupakan copy paste dari Pemerintahannya.

Apa yang bisa dikritik, podo wae. Yang persis sama dari kedua pemerintahan ini adalah kebijakan mereka terhadap Freeport. SBY memberikan ijin ekspor pada 2014 kepada Freeport meskipun tahu bahwa hal itu melanggar UU Minerba.

Dan pemerintahan Jokowi dua kali sudah memberikan Perpanjangan ijin ekspor secara tidak konstitusional. Jokowi lebih berani dan leluasa.

Satu kelebihan Jokowi disbanding SBY yakni dalam hal Kebijakan di bidang energi. Jokowi menghapus secara besar-besaran subsidi BBM, sementara SBY hanya menghapus sedikit demi sedikit. Kelebihan Jokowi karena membuat jantung rakyat hampir copot.