Ditulis oleh : Biro Humas Kemnaker

TRIBUNNERS - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri meminta perusahaan-perusahaan di Indonesia agar tidak terlalu berpatokan pada ijazah pendidikan formal saat melakukan perekrutan karyawan.

Menurut Menaker, harusnya perusahaan juga mengedepankan kompetensi calon tenaga kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Sertifikasi kompetensi tersebut mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Hal ini akan mendorong calon tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi sebelum melamar pekerjaan," ujarnya pada acara Peluncuran Perdana Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia di Kemnaker, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Selain itu, lanjut Menaker, perusahaan juga bisa menerapkan sistem promosi dan jenjang karir serta remunerasi bagi karyawan berbasis kompetensi.

Artinya setiap karyawan yang akan menempati suatu jabatan tertentu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan tersebut.

"Misalnya ada kebijakan penghargaan berupa remunerasi bagi karyawan yang memiliki sertifikat kompetensi,” kata Menaker.

Menaker berharap kalangan industri lebih terbuka dan mau menerima program pemagangan. Sebab, program pemagangan bagi calon tenaga kerja sangat membantu untuk memberikan bekal kompetensi dan pengalaman bagi calon tenaga kerja.

 "Program pemagangan ini juga harus diakhiri dengan sertifikasi kompetensi yang mengacu pada SKKNI, agar kompetensi yang diperoleh selama mengikuti program magang dapat diakui baik secara nasional maupun internasional," tuturnya.

Merujuk data BPS tahun 2015, jumlah perusahaan besar dan sedang di Indonesia sebanyak 23.596 perusahaan.

Jika masing-masing perusahaan memagangkan 30 orang calon tenaga pertahun, maka dalam satu tahun dihasilkan 707.880 orang calon tenaga kerja dari program magang.

“Jika hal ini bisa terealisasi maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia,” katanya. 

Menaker berharap hal ini dapat dilakukan oleh pihak industri dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Sinergisitas antara pemerintah dan industri menjadi kebutuhan bersama untuk membangun ketenagakerjaan Indonesia yang lebih baik

 Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

Dalam kesempatan ini, Menaker juga menambahkan pelatihan berbasis kompetensi merupakan metode pelatihan yang sudah ditetapkan dalam sistem pelatihan kerja nasional kita sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006.

 "Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dapat diterapkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di semua jenjang, mulai dari tingkat operator sampai manajer" ujar Menaker.

 Menurut Menaker, strategi untuk mendorong percepatan peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja secara nasional bias dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi secara masif.

 "Stretegi ini tidak tidak akan efektif jika  hanya dilakukan oleh pemerintah saja, peran pihak industri sangat dibutuhkan untuk menerapkan stretegi ini," tuturnya.

Menaker mengimbau kepada para manajer HRD di seluruh Indonesia terutama yang hadir di forum tersebut untuk bersama-sama bersinergi membangun kompetensi tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan berdaya saing global.