Ditulis oleh : PPP Jatim

TRIBUNNERS - Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Jumat-Minggu, 8-10 April 2016 di Pondok Gede Jakarta akhirnya memilih Romahurmuziy sebagai ketua umum periode 2016-2021 dan ketua tim formatur.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) tata tertib Muktamar VIII PPP, pemilihan ketua umum dan ketua formatur dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atau aklamasi.

Romahurmuziy menjadi ketua umum melalui musyawarah untuk mufakat disetujui oleh 1062 muktamirin.

Sedangkan sebanyak 87 muktamirin menghendaki mekanisme voting.

Dalam sidang pemilihan ketua umum tersebut, Romahurmuziy juga ditetapkan sebagai ketua tim formatur.

Sebagai ketua tim formatur, Romahurmuziy bertugas menyusun komposisi pengurus harian DPP PPP selambat-lambatnya 14 hari setelah dirinya ditetapkan sebagai ketua.

Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Noer, menjelaskan, dalam pemilihan pengurus DPP PPP yang paling utama selain persyaratan formal PPP sesuai AD/ART seperti beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP. Sehingga tidak menjadi beban partai.

Syarat utama salah satunya adalah pengurus harus siap menafkahkan dirinya baik waktu, tenaga, harta, dan pikiran untuk kepentingan partai, waktunya harus lebih banyak untuk partai.

"Jangan sampai orang baru datang, punya duit, merasa punya pengaruh masuk pengurus dan malah menjadi urusan partai,” ujarnya.

"Jika perlu pengurus harus siap mati demi PPP ,” katanya.

Hal tersebut sangat beralasan menurutnya, karena PPP satu-satunya partai yang berazaskan Islam sudah jelas perjuangan untuk Islam.

Prinsip-prinsip perjuangan PPP seperti ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, kebenaran, kejujuran, dan keadilan kesemuanya merupakan perintah agama Islam.

Sehingga sudah jelas PPP sangat patut dan layak diperjuangkan karena sama seperti memperjuangkan agama islam. “ Berjuang untuk PPP sama Berjuang untuk Agama Islam,” ujarnya.

“Jangan sampai setelah ditunjuk jadi pengurus , tidak pernah datang, tidak pernah berbuat untuk partai serta malah jadi urusan partai,” kata Musyaffa.

PPP merupakan partai lama kadernya banyak yang militan karena sayang dan bangga dengan partai.

Apabila tidak siap dengan menafkahkan dirinya buat partai jangan sampai menawarkan diri menjadi pengurus partai karena lainnya masih banyak.

Semua pengurus PPP harus tahu dan faham upaya partai selama ini adalah mewujudkan serta membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala, meningkatkan mutu kehidupan beragama, serta mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Sehingga jangan sampai ada pengurus PPP diajak islah , silaturahim tidak mau dan itu bertentangan dengan ajaran islam.

Selain itu, kata Musaffa yang juga salah satu tim formatur, pengurus PPP harus bersih dari persoalan hukum, karena ini menyangkut kredibilitas dan kapabilitas partai. Apabila seseorang kader tersangkut hukum maka PPP tidak akan merekomendasi untuk menjadi pengurus.

“Syarat pengurus PPP yang terpenting lainnya harus bisa membaca Al Quran merupakan mutlak bagi PPP, bagi siapapun yang akan menjadi pengurus PPP,” kata Musyaffa.

“Jika pengurus tidak bisa membaca Alquran, seperti sholat dan lainnya perlu dipertanyakan,sehingga masuk ke konstituen partai seperti pondok pesantren,masjid, majlis taklim, pengajian tidak bisa juga, apalagi melaksanakan visi dan misi PPP kedepan," katanya.