DPR Heran dengan Hasil Audit BPK Soal Penyelenggaraan Haji‎ 2015

Ditulis oleh : Fraksi Nasdem

TRIBUNNERS - Penyelenggaraaan haji 2015 telah lama berlalu. Sejumlah masalah sebelum jamaah berangkat hingga saat kembali telah diungkap. Janji-janji penyelesaian masalah telah dicatatkan. Namun laporan penggunaan anggaran keuangan jamaah haji dari tahun ke tahun tetap masih menjadi misteri.

Dalam Rapat Kerja dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem Tri Murny mencecar hasil audit BPK terhadap Kementerian Agama selaku penyelenggara haji.

Menurutnya, selama ini Kementerian Agama belum pernah memberi laporan yang lengkap dan menyeluruh atas demikian banyak aspek penyelenggaraan haji.

"Bagaimana tanggapan BPK terkait penggunaan dan optimalisasi, bunga setoran awal jamaah haji,” ujarnya, Senin (18/4/2016).

Belum kunjung dijawab oleh BPK, legislator dari daerah pemilihan Banten ini melontarkan pertanyaan lanjutan.

Dia menanyakan jaminan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015 yang harusnya juga dilaporkan Kementerian Agama kepada DPR.

“Titik mana saja menurut BPK yang dapat menjadi celah pemanfaatan untuk melakukan manipulasi dan penyalahgunaan anggaran haji. Sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat ketahuan," katanya.

Rapat Komisi VIII ini diwarnai sejumlah pertanyaan yang mendesak BPK untuk memberi laporan hasil audit terhadap penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Agama.

Para anggota dewan merasa heran dengan simpulan akhir BPK yang menilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Agama khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Padahal banyak masalah penyelenggaraan keuangan haji yang menurut sejumlah kalangan masih bermasalah. Hal ini pula yang dicecar Tri Murny kepada Harry Azhar Aziz.