Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Revisi UU Jasa Konstruksi KA-JAKON Minta LPJK Dibubarkan

Konfederasi Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional (KA-JAKON) mendukung revisi Undang-Undang 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Revisi UU Jasa Konstruksi KA-JAKON Minta LPJK Dibubarkan
TRIBUN PEKANBARU/Theo Rizky
Pekerja dari Waskita tengah mengencangkan baut di Jembatan Siak III, Pekanbaru, Riau, Kamis (29/2). Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) daerah Riau mengemukaan bahwa jembatan tersebut memiliki lendutan yang tidak normal. sehingga dinilai cacat dan berefek pada ketahanan jembatan. Menurut Kementrian PU, jembatan yang menelan biaya 136 milyar dan baru diresmikan bulan Desember 2011 tersebut masuk dalam tujuh jembatan yang perlu penanganan serius. (TRIBUN PEKANBARU/Theo Rizky) 

Ditulis oleh : Edward

TRIBUNNERS - Konfederasi Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional (KA-JAKON) mendukung revisi Undang-Undang 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Ka-JAKON yang merupakan representasi 38 asosiasi profesi dan badan usaha anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ini, mendukung revisi UU Jasa Konstruksi inisiatif DPR RI tersebut, sepanjang mengedepankan kesetaraan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. 

Dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) baik yang disampaikan oleh DPR RI maupun Pemerintah terdapat perubahan yang sangat signifikan, khususnya tentang peran serta masyarakat, keberadaan LPJK, dan kewenangan melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi. 

Menurut Kordinator KA-JAKON, Janto Dearmando, UU Jasa Konstruksi memang sudah waktunya direvisi untuk mengantisipasi  perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia, dimana badan usaha asing yang sudah mulai mendominasi sektor usaha jasa konstruksi di Indonesia, bahkan di wilayah ASEAN.

"Untuk dapat bersaing, maka badan usaha Nasional harus siap secara teknologi, manajemen, keuangan, berpengalaman sehingga memenuhi syarat kompetensi dan profesional. Pemerintah dan DPR RI harus memberikan dukungan sepenuhnya, salah satu dukungan tersebut adalah dalam bentuk membuat pengaturan dan regulasi yang berpihak kepada perusahaan nasional, termasuk revis UU Jasa konstruksi ini," kata Janto di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Menurutnya, mayoritas asosiasi mendukung pembubaran LPJK sebagaimana DIM yang disampaikan oleh DPR RI maupun Pemerintah, karena selama ini LPJK dianggap mendistorsi kepentingan badan usaha dalam mengakses sertifikat-sertifikat yang merupakan syarat untuk dapat menjadi pelaku bisnis jasa konstruksi.

"Dalam usulan yang disampaikan KA-JAKON ke DPR RI secara tegas meminta agar kewenangan menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut diberikan kepada asosiasi-asosiasi yang  diakreditasi oleh Pemerintah (Kementerian PUPR), dengan demikian aosiasi dapat bertanggung jawab pelanggaran kode etik anggotanya," kata Janto.

Ia menambahkan, pelaksanaan  rekrutmen kelompok unsur LPJK yang saat ini dilakukan oleh Kementerian PUPR menjadi kontraproduktif dengan  kebijakan Pemerintah sendiri untuk menghapuskan keberadaan LPJK, serta merupakan pemborosan uang negara.

"Seharusnya Kementerian PUPR dan LPJK dapat menahan diri untuk tidak melakukan pemborosan uang negara baik dalam bentuk rekrutmen, sosialisasi peraturan-oeraturan dan sebagainya, sampai ada kejelasan hasil revisi UU Jasa konstruksi tersebut," terangnya.

Dalam waktu dekat DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) dengan masyarakat jasa konstruksi untuk meminta masukan langsung dari pelaku usaha jasa konstruksi nasional.

Editor: Samuel Febrianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas