Ditulis oleh : Humas Kementerian Sosial

TRIBUNNERS - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penanganan terhadap masalah sosial sudah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda), termasuk panti lanjut usia (lansia).

"Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa berbagai layanan sosial termasuk panti lansia diserahkan kepada pemda," ujar Mensos saat memberikan paket bantuan bagi lansia di Gorontalo, Rabu (4/5/2016).

Kementerian Sosial (Kemensos), kata Mensos, telah menyiapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi panti lansia dan Asistensi Sosial Lanjut usia Terlantar (Aslut).

"SPM diberikan bagi 75 Aslut dan juga ada yang berbasis home care, sehingga menjadi bagian penting agar lansia tetap bersama keluarga," katanya.

Kehadiran para lansia di panti lansia merupkan opsi terakhir. Sebab, tetap sepenuhnya tangung jawab berada di dalam keluarga. Namun, jika tidak mampu maka layak mandapatkan Aslud.

"Bagi lansia terlantar per bulan mendaptakan Rp 200 ribu empat bulan sekali cair. Hari ini ada 75 orang masing-masing mendapatkan Rp 800 ribu dan nanti menerima lagi pada Agustur dan Desember," ucapnya.

Kemensos melalui Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki program bagi lansia, yang mengover bagi 125 ribu lansia tidak mampu di atas 70 tahun.

"Saat ini, melalui PKH lansia yang mengcover mencapai 125 ribu lansia terlantar di seluruh Indonesia, " katanya.

Pada 29 Mei ini diperingati sebagai  Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN). Dimulai dari 10 Mei hingga Juni yang dilakukan dalam rangkaian peringatan HLUN tersebut.

"Melalui peringatan hari Lansia tersebut, diharapkan ada penghormatan bagi pini sepuh atau para lansia dari generasi muda bangsa," ucapnya.

Seluruh warga bangsa dikagetkan bebagai tindakan terhadap para lansia, dengan melalukan tindakan kekerasan dari elemen anak bangsa lainnya.

“Prihatin dengan kondisi yang terjadi. Sebab, kekerasan masih terus terjadi terhadap para lansia yang dilakukan elemen warga bangsa lainnya, ” ujarnya.