Ditulis oleh : PP KAMMI

TRIBUNNERS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Istana untuk menjalankan dua program terbarunya.

Program tersebut adalah Dana Ketahanan Energi (DKE) dan pembangunan cadangan penyangga /Strategic Petroleum Reserve (SPR).

Sempat menuai pro kontra, karena publik mempertanyakan bersumber darimana Dana Ketahanan Energi nantinya?

Awal perencanaan Dana Ketahanan Energi akan dipungut dari masyarakat dengan menambah harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tentu hal ini ditentang banyak pihak, termasuk Komisi VII DPR RI.

Rencana pemerintah memungut Dana Ketahanan Energi dari hasil penjualan harga BBM jenis premium dan solar ditegaskan Komisi VII DPR RI tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi dan PP No 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

Kedua landasan tersebut hanya mengamanatkan bahwa pungutan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan diambil dari uang hasil eksplorasi migas dan minerba atau sektor hulu.

Pungutan tersebut urung dilaksanakan hingga akhirnya Dana Ketahanan Energi diketok bahwa program tersebut masuk di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (RAPBN-P) 2016.

Hasil penelusuran diketahui bahwa besaran Dana Ketahanan Energi di RAPBN-P 2016 Rp. 800 miliar dari alokasi Rp. 1,6 triliun. Sisanya merupakan anggaran untuk pembangunan cadangan penyangga.

Belum lama ini diketahui melalui Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi Sujatmiko mengatakan pemotongan dana subsidi solar yang akan direncanakan oleh Kementerian ESDM akan digeser untuk program baru kementeriannya seperti Dana Ketahanan Energi (DKE), Program Indonesia Terang (PIT), dan cadangan strategis atau Strategic Petroleum Reserves (SPR).

“Subsidinya akan direalokasi ke program yang lebih tepat sasaran,” dikutip dari pernyataan Sujatmiko di beberapa media yang memberitakan hal tersebut.

Pemangkasan dana subsidi Solar tersebut sangat disayangkan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Barri Pratama. 

Barri mengatakan bahwa kajian pemangkasan subsidi BBM Solar oleh Pemerintah dari Rp 1000 (fixed subsidy) menjadi hanya Rp 350 perlu ditinjau ulang, karena masih banyak pengguna BBM produk tersebut dari kalangan nelayan, industri kecil, seperti transportasi dan lainnya. Jika subsidi akan tetap dikurangi namun beberapa kalangan kecil menjadi pengecualian, mungkin hal tersebut dapat mengurangi beban pemerintah sekaligus tidak membebani masyarakat kecil.

“Pemangkasan subsidi merupakan suatu keniscayaan, akan tetapi masih banyak sektor menengah ke bawah yang menggunakan BBM Solar untuk keperluan mereka sehari-hari, misal nelayan. Perlu ada perhatian untuk beberapa kalangan tersebut,” Katanya.

Ia pun menambahkan bahwa Pemerintah harus konsisten berasal darimana sumber pendanaan beberapa program baru tersebut.

“Jangan menteri bilang tak ada hubungannya tapi humasnya bilang sumbernya dari pemangkasan subsidi BBM,” tuturnya.