Ditulis oleh : Ghuche Montero

TRIBUNNERS - Perhatian Pemerintah Pusat terhadap upaya pengembangan berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) di berbagai daerah, patut diapresiasi.

Selain karena amanat konstitusi yang tertuang dalam UU pasal 33, potensi SDA sudah semestinya diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tidak terkecuali, perhatian Pemerintah Pusat dalam membangun dan mengembangkan fasilitas kilang Gas Blok Masela, Maluku.

Secara geografis, Blok Masela terletak cukup strategis yakni berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia.

Maka baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah Maluku menaruh harapan agar pembangunan dan operasional Blok Masela dapat memberikan keuntungan ganda bagi masyarakat di Maluku Barat Daya (MBD) maupun masyarakat di Maluku Tenggara Barat (MTB).

Terkait kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan fasilitas kilang Blok Masela berada di darat (onshore), Mikhael Arbol mengatakan bahwa hal itu mesti difasilitasi secara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena langsung berkoordinasi dengan investor (Inpex dan Shall).

Sehingga pengembangan dan pengelolaan Blok Masela dapat berjalan sesuai harapan serta tidak berdampak negartif bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

“Upaya pengembangan dan pengelolaan Blok Masela harus membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan para investor, karena selain memiliki peluang strategis juga terdapat tantangan baik teknis maupun non teknis. Tentu peluang strategis yang diharapkan dari pengelolaan Blok Masela yakni pertumbuhan ekonomi industri di daerah, peningkatan kehidupan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal serta dampak pertumbuhan dan pembangunan lainnya. Inilah peluang pengembangan industri strategis yang juga mempengaruhi sektor logistik, transportasi, komunikasi dan sektor lainnya, ” kata Mikhael saat ditemui di Jakarta, Selasa (05/07/16).

Mikhael yang juga berkeinginan maju dalam Pilkada Maluku Tenggara Barat (MTB) 2017 menegaskan bahwa baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun investor pengembang, harus membuat kajian yang mendalam guna meminimalisir dampak negatif yang merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

“Setiap kebijakan harus sinergis melalui hasil kajian yang mendalam sehingga pengelolaan Blok Masela dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Maluku pada khususnya. Misalnya, masyarakat perlu dibekali pemahaman dan kesadaran yang baik tentang dampak pembangunan tersebut. Juga pemerintah dan investor harus memberi kompensasi yang setara kepada masyarakat di daerah terkait kepemilikan lahan yang menjadi pusat investasi. Secara khusus, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus memberi jaminan 70% tenaga kerja lokal daripada tenaga kerja Asing. Ini juga patut diperhatikan secara serius karena arus globalisasi semakin berkembang pesat, situasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta Asean Free Trade Area (AFTA),” ujar Mikhael.

“Dengan adanya perhatian dan kesadaran bersama maka pengembangan dan pengelolaan Blok Masela akan menjadi barometer pertumbuhan industri strategis bagi segenap masyarakat Maluku. Dampak riil yang diharapkan dari pengelolaan Blok Masela adalah pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat menuju kesejahteraan, keadilan sosial dan kemakmuran. Itulah amanat konstitusi dari setiap kebijakan pembangunan,” katanya.