TRIBUNNERS - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah dalam rapat terbatas (ratas) pada 16 Maret lalu, telah memutuskan untuk merubah dari format dari subsidi pangan menjadi program bantuan pangan.

“Kementerian Sosial telah meng-exercise dan berkoordinasi dengan banyak bank BUMN dan swasta, tapi akhirnya yang lebih awal adalah BNI dengan sistem yang bisa digunakan bank lain, ” ujar Mensos usai Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016) petang.

Dari excersice Kemensos, kata Mensos, bekerja sama dengan BNI disebut warung elektronik atau e-warung. Di mana, warung-warung itu ada di kampung dan gang-gang kecil yang terhubung dengan internet sehingga bisa online.

“Karena terhubung dengan internet itulah, maka disediakan fasilitas EDC dari BNI, sehingga bisa menerima uang lewat kartu debit dan kartu masing-masing bank tapi untuk pertama diisi BNI dari CSR Rp 110 ribu, ” ucapnya.

Pada bulan berikutnya akan diujicobakan di 3 titik, yaitu 2 titik di Kota Malang dan 1 titik di Kabupaten Siodarjo, Jawa Timur. Uang bantuan akan diterima dalam kartu yang bisa digunakan membeli produk pangan, seperti beras, gula, minyak goreng, serta tepung.

“Selain Bulog ada RNI yang bergabung di sini, yang terbukti efektif memutus mata rantai distribusi pangan. Hanya pemengang kartu yang bisa transaksi, yaitu penerima bantuan rastra dan PKH, ” tandasnya.

Melalui format e-warung tersebut, ternyata secara signifikan mampu menekan harga lebih kompetitif jika dibaandingkan harga di pasaran. Mislanya, untuk 1 kg gula Rp 13.500 dan dan Rp 16.000.

“Jelas harga berbeda jauh jika dibangingkan dengan membeli produk selain yang di e-warung. Tentu saja, telah disiapkan antisipasi agar tidak ada aksi borong-borong, ” katanya.

Format e-warung memudahkan pemenuhan kebutuhan pangan, misalnya, rastra dan PKH diterima dalam kartu yang tengah diujicobakan memberikan layanan, termasuk di daerah-daerah yang bisa dijangkau Buloag dan RNI.

“Dipastikan tidak mudah dan murah mengingat letak geografis Indonesia yang sangat luas, ditambah daerah pulau, pesisir, terluar, serta perbatasn, ” tandasnya.

Ditargetkan Agustus ini sistem IT di beberapa titik yang tengah diujicobakan bisa bekerja, baik melalui simcard maupun web dan warga yang digunakan lebih mudah.

”Pencairan PKH non tunai sudah berjalan dengan BTN. Sedangkan, untuk program kartu menunggu presisi dari masing-masing IT apa dengan simcard yamg terlebih dulu  harus memasukan dalam handphone, lalu bagaimana dengan warga yang tak memiliki hanphone?, ” jelasnya.

Selain itu, bisa menggunakan alat sehingga hanya perlu discan saja. Format Tcash lebih sederhana daripada simcard, hanya cukup ditempel di mana saja bisa ditempel di KTP mapun dompet.

“Pengembangan berikutnya akan lebih holisitk, seperti bantuan LPG 3 kg, KIP dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semunya bisa bertransaksi dengan kartu yang disebut Kartu Bisa.

“Daerah ujicoba PKH dan Rastra diperluas di 300 titik dan Wali kota Malang memastikan dua titik selesai. Bahkan, Bupati Sidoarjo dengan e-warung merasa rakyat yang dipmpinnya sangat terbantu secara efektif untuk memutus mata rantai, ” tandasnya.

“Dari data di Lembaga Keuangan Digtital (LKD) ditargetkan dari 4 BUMN maksimal 63 persen melalui e-payment dan penerimaan bantuan melalui kartu 73 persen mengingat luas jangkauan, serta pelayanan.

“Format yang menjadi top refere adalah Brazil dengan 5 model dan satu format bisa menjadi instrumen yang menyasar seluruh Indonesia, ” tegasnya.

PENGIRIM: BIRO HUMAS KEMENSOS