Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Penerbitan SP3 Kasus Pembakaran Hutan Bukti Hukum Masih Berpihak
Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan yang terlibat kasus pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, menuai kritik.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNERS - Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan yang terlibat kasus pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, menuai kritik dari aktifis.
Salah satu kritik tersebut disampaikan oleh Rozaq Asyhari, aktifis hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia (27/7).
Menurut Rozaq, terbitnya SP3 tersebut merupakan bukti bahwa hukum masih berpihak pada yang berduit.
"Beberapa hari kemarin Presiden menyampaikan jangan sampai penegakan hukum hanya berpihak pada yang berduit saja. Sepertinya penerbitan SP3 ini adalah salah satu contoh kongkrit apa yang disampaikan oleh Presiden tersebut", ungkap pengacara publik dari PAHAM Indonesia tersebut.
Lebih lanjut Rozaq meminta Presiden untuk turun tangan dalam persoalan ini.
“Bila Presiden memang konsisten dengan yang disampaikan, seharunya bisa memberikan arahan langsung. Untuk persoalan korupsi Presiden bisa mengumpulkan Kajati dan Kapolda yang diminta tidak sembarang mempidanakan Gubernur. Seharusnya Presiden juga bisa memberikan arahan langsung pada persoalan ini, agar para penegak hukum tidak sembarangan menerbitkan SP3.”, papar Sekjend PAHAM Indonesia tersebut.
“Sebenarnya penegak hukum bisa menggunakan konsep strict liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui prinsip tersebut, adanya pembakaran lahan merupakan modal yang cukup untuk membawa mereka ke meja hijau. Pada proses peradilan, 15 perusahaan tersebutlah yang seharusnya membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Untuk proses selanjutnya biarlah hakim yang menetukan terbukti atau tidaknya mens rea (adanya kesalahan) pada perkara tersebut.” Terang kandidat Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.
Rozaq kembali mengingatkan dampak buruk yang timbul akibat kebakaran hutan, sehingga penegak hukum harus berusaha optimal dalam menangani perkara tersebut.
“Tentu kita semua masih ingat, dampak kebakaran hutan ini telah menyengsarakan rakyat. Ratusan ribu orang harus menghisap asap beracun, ribuan diantaranya terkena ISPA, ribuan sekolah diliburkan, ratusan penerbangan dibatalkan. Bahkan, dampaknya tidak hanya di Indonesia, namun telah sampai ke Malaysia, Singapura hingga Thailand. Oleh karenanya, aparat tidak seharusnya dengan mudah menerbitkan SP3, apalagi untuk 15 perusahaan sekaligus” tukasnya.
PENGIRIM: Rozaq Asyhari
Sekjen PAHAM Indonesia
