Ditulis oleh : Bimata Politica

TRIBUNNERS - Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, pemangkasan anggaran berbagai kementerian dan kelembagaan melalui Instruksi Presiden (inpres) No 8 tahun 2016 mendapat pertanyaan publik.

Pasalnya, dari pemangkasan tersebut Jokowi tidak memangkas anggaran MPR dan DPR serta telah menyetujui pula kenaikan tunjangan DPRD.

"Patut dipertanyakan ada apa dibalik pengecualian yang dilakukan Jokowi terhadap MPR dan DPR, sementara yang menjadi prioritas rakyat yaitu anggaran pendidikan dan kesehatan dipangkas, Apakah ini tanda 'suap' secara halus agar wakil rakyat diam dan tak lakukan pemakzulan kepada Jokowi," kata Panji.

Panji menilai, Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Jokowi tersebut, jelas akan berdampak buruk dan akan disusul oleh kebijakan-kebijakan dibawahnya yang tak pro rakyat, secara hukum dengan pemangkasan sektor pendidikan dan kesehatan itu adalah pelanggaran konstitusi.

Bukan hanya itu saja, pertama dalam sejarah pembahasan mengenai anggaran ditetapkan melalui Inpres, padahal secara hirearki dan materi perundangan-undangan pembahasan anggaran perlu ditetapkan dengan UU.

"Ironis memang semakin hari praktik kepentingan pribadi dan golongan  di negara ini kerap dipertontonkan kepada rakyat, adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan rezim Jokowi pula membuat ‘suara rakyat’ di DPR dibungkam oleh kompromi anggaran yang menguntungkan para pejabat. Namun, yang harus digarisbawahi dari praktik kompromi ini yaitu lagi-lagi korbanya adalah rakyat yang tak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan secara baik," kata Panji.