TRIBUNNERS – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo mengatakan, hingga saat ini belum ada desa di wilayah perbatasan yang masuk kategori mandiri.

Justru, sebagian besar di antaranya masih kategori desa tertinggal.

“Memang beberapa sudah mulai menjadi desa berkembang, tapi rata-rata masih tertinggal,” ujarnya saat menjadi Narasumber pada Rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan Negara RI Tahun 2016, di Jakarta (21/9).

Untuk membangkitkan ekonomi perbatasan menurutnya, dapat dimulai dari sektor pertanian. Terdapat tiga hal agar sektor pertanian di perbatasan bisa sukses, yakni fokus pada produk unggulan, skala ekonomi cukup dan tersedianya sarana pasca panen.

“Salah satu potensi terbesar di wilayah perbatasan ada pada sektor pertanian. Bersama Kementerian Pertanian, kami meminta setiap bupati untuk memilih fokus pertaniannya pada produk apa, sekaligus datanya apa. Katakanlah menanam jagung, traktor mungkin bisa dibantu fasilitasi oleh Kementerian Pertanian, kemudian sarana pasca panen akan difasilitasi Kementerian desa bisa melalui BUMN ataupun pihak swasta,” ujarnya.

Menteri Eko mengatakan, ada banyak desa yang sebenarnya bisa dibangun tanpa menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), namun melalui kerjasama antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ataupun pihak swasta. Untuk itu ia mengundang semua pihak, agar dapat berinvestasi di wilayah perbatasan terutama dalam hal pasca panen.

“Saya sudah bicarakan dengan BUMN, bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan kredit investasi dan kredit modal kerja terkait ini,” ujarnya.

Dalam pengembangan kawasan perbatasan selain melalui dana desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki beberapa program prioritas, di antaranya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), One Village One Product (satu desa satu produk), dan transmigrasi.

“Kita juga mendorong pengembangan investasi di kawasan perbatasan melalui pelaksanaan border investmen summit,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut Menko Polhukam, Wiranto mengatakan, terkait pengembangan perbatasan Presiden RI Joko Widodo telah memberikan suatu pedoman sangat jelas yakni nawacita dan salah satunya adalah membangun dari pinggiran.

Saat ini, wilayah perbatasan masih dengan kondisi keamanan  tergolong rawan, illegal logging, human traficcing, penyelundupan narkoba, kesenjangan antara negara tetangga dan wilayah perbatasan masih yang terkendala.

“Kalau pmbangunan terpacu maka kesejahteraan akan muncul, pertumbuhan akan terjadi. Tidak ada istilah terlambat, kita harus syukuri bahwa kita sadar akan masalah ini. Dalam rangka optimalisasi dan mempercepat ini, bahwa pembangunan di perbatasan jangan hanya slogan tapi aksi, aksi kita adalah terpadu,” ujarnya.