Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
DPR Tegaskan Kebijakan Hilirisasi Minerba Harus Dijalankan
Isu relaksasi ekspor mineral dan batubara (Minerba) kembali mencuat akhir-akhir ini.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNERS - Isu relaksasi ekspor mineral dan batubara (Minerba) kembali mencuat akhir-akhir ini.
Dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu, pihak Pemerintah menghembuskan isu agar relaksasi ekspor Minerba diperpanjang.
Ketua Panja Minerba Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali menegaskan agar kebijakan hilirisasi konsisten dijalankan.
“DPR tetap konsisten dengan hilirisasi, jadi lupakan ekspor mineral mentah,” tegas Syaikhul di Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Syaikhul mengungkapkan banyak pihak mendesaknya agar rencana perpanjangan relaksasi ekspor Minerba dibatalkan.
Hal ini menurutnya tidak sesuai dengan komitmen bersama sebagaimana yang sudah dituangkan dalam undang-undang Minerba.
“Banyak pihak yang mendesak saya supaya relaksasi ekspor Minerba dihentikan. Ini adalah amanat UU Minerba. Komitmen kebangsaan kita sudah jelas, stop jual bahan mentah! Kalau relaksasi mau diteruskan, kita bakal sulit bangkit karena nilai tambah SDA kita dinikmati bangsa lain,” ujar politisi asal Jawa Timur itu.
Wakil Bendahara Umum DPP PKB itu menilai bahwa waktu yang diberikan untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sudah cukup panjang.
“Delapan tahun saya kira cukup untuk bangun smelter. Realitasya bukan soal waktu saja, tapi soal komitmen dan konsistensi dari pelaku tambang, khususnya pemerintah untuk menjalankan hilirisasi,” tandasnya.
Pengirim: Syaikhul Islam Ali
