TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daeng Muhammad, Anggota DPR RI komisi III Fraksi PAN Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Bekasi, Karawang, Purwakarta) menyatakan, apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini, tidak ada keselarasan antara janjinya saat kampanye dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

Bahkan kata Daeng jargon 'Jokowi pemimpin rakyat' dan 'pemerintahan wong cilik' tidak dapat dibuktikan secara nyata.

Itu dapat dirasakan, terutama bagi rakyat kecil, pada akhir-akhir ini. Setelah tidak mampu mengendalikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat, janji menurunkan harga daging yang terjangkau gagal, tarif listrik naik, kali ini diikuti juga dengan kenaikan biaya kendaraan bermotor.

"Saya belum dapat menerima informasi yang jelas tentang apa alasan kenaikan tersebut. Tentu kenaikan itu akan menambah beban bagi rakyat kelas menengah ke bawah,” jelas Daeng Muhammad melalui keterangan tertulisnya, Kamis (5/1).

Daeng juga menambahkan, kebijakan menaikkan biaya kendaraan sangat membebani masyarakat kelas menengah bawah pinggiran kota.

Apalagi kehidupan mereka ditopang dengan mengoperasikan kendaraan bermotor mereka, terutama yang roda dua.

Daeng mengingatkan jangan sampai kegagalan pemerintah mengelola pemerintahannya, kemudian semua beban dilimpahkan kepada masyarakat.

“Saya (kami) dari Institusi DPR sebagai wakil rakyat akan meminta penjelasan kepada pemerintah soal itu,” tambahnya.

Lanjut Daeng, apabila memang benar kenaikan itu hanya untuk menutupi kegagalan fiskal pemerintah dan kembali menjadi beban bagi rakyat.
Maka dengan demikian, kata Kang Daeng (sapaan akrab), rencana kenaikan biaya kendaraan tersebut harus dibatalkan. Itu dilakukan agar beban rakyat tidak semakin terbebani.