Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Wakil Rakyat Dukung Asumsi Makro Pemerintah
Asumsi makro yang disampaikan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di dukung oleh DPR.
TRIBUNNERS, JAKARTA - Asumsi makro yang disampaikan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di dukung oleh DPR.
Anggota Komisi XI Johnny G Plate melihat, dengan growth 5,4% adalah angka optimistik yang perlu didukung tapi perlu diimbangi juga dengan kerja keras yang luar biasa.
Menurutnya, yang penting buka saja terkait dengan besar atau tingginya pertumbuhan, tapi kualitas pertumbuhan itu sendiri.
Dia meyakini pemerintah sudah memperhatikan dan harus berusaha agar disparitas antar wilayah lebih diperhatikan.
"Elektrifikasi rasio merupakan persoalan serius di masyarakat khususnya di luar Jawa yang masih terlalu rendah dibandingkan elektrifikasi rasio nasional yang sudah di atas 90%, dan ada yang kisaran 60%," ujarnya di lanjutan rapat pembahasan asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN tahun anggaran 2018, di Jakarta, Kamis (07/09/2017).
Wakil Ketua Fraksi NasDem ini mengatakan, selama ini sudah ada peningkatan ekonomi dari sebelumnya tapi belum cukup.
Begitu pentingnya peningkatan perekonomian rakyat di daerah yang elektrifikasi rasionya sangat rendah. Sebab hal ini pasti juga terkait pergerakan dan pertumbuhan ekonomi yang akan melambat.
"Kepada Bank Indonesia dan jajarannya yang menangani inflasi kami tentu sangat berharap agar menjaga dan menekan inflasi sehingga daya beli masyarakat tidak menjadi isu besar nanti di tahun 2018,” ucap Johnny.
Selain itu, dia juga melihat niat baik pemerintah terkait dengan defisit APBN dan pinjaman luar negeri.
Manajemen hutang luar negeri yang lebih prudent yang didemontrasikan oleh pemerintah juga patut diapresiasi. Namun hal tetap harus diimbangi dan diikuti dengan edukasi kepada masyarakat agar dipahami dengan benar.
"Selama ini pemahaman masyarakat tidak sama dengan apa yang dilakukan pemerintah. Bahkan hutang dianggap buruk dan tidak layak. Sama halnya banyak pengamat yang bilang kapan Indonesia budgetnya bukan dari defisit lagi atau tidak berhutang," ungkapnya.
Menurutnya, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pemahaman budget policy itu sangat perlu, bahkan ditingkat intelektual sekalipun.
"Kebijakan ini yang belum dipahami. Edukasi ini juga penting tidak saja kepada rakyat tapi kepada para cerdik pandainya,” tutup Johnny.
