Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

KPPU Didesak Untuk Berani Ungkap Peran Trader Gas di Medan

Usai tak menemukan bukti adanya praktik monopoli yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), kini majelis hakim Komisi Pengawas Persa

KPPU Didesak Untuk Berani Ungkap Peran Trader Gas di Medan
NET
Logo KPPU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang kasus monopoli harga gas di Medan, Sumatera Utara memasuki babak baru.

Usai tak menemukan bukti adanya praktik monopoli yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), kini majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai membidik tindak-tanduk sejumlah perusahaan trader dalam struktur pembentukkan harga.

Karena mereka diduga menyebabkan harga jual gas di industri Medan masih terbilang tinggi, pada level 9,5 dollar AA per mmbtu.

Anggota Komisi VI DPR RI, Siti Mukaromah menegaskan diperlukan keberanian jajaran KPPU dalam mengungkap pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam struktur pembentukkan tingginya harga gas di Medan.

Oleh karena itu, ia pun meminta majelis hakim KPPU secara komprehensif dan objektif mengumpulkan fakta dan saksi-saksi dalam persidangan lanjutan.

"Jika berhasil hal ini akan menjadi preseden yang positif bagi kinerja KPPU. Terlebih belakangan banyak pihak menyoroti objektivitas lembaga ini mulai dari dugaan praktik monopoli di beberapa harga komoditas, hingga rencana revisi Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," ujar Mukaromah di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Selain menjadi preseden positif, Siti bilang pengungkapan fakta-fakta di persidangan juga diyakini akan menjelaskan posisi dan peran PGN di dalam penjualan gas bumi di Indonesia. Sebab, di dalam menjalankan bisnis PGN dilindungi beberapa regulasi yang membolehkan perusahaan pelat merah ini melakukan monopoli atau monopoly by law.

Dua aturan tersebut, diantaranya Pasal 27 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Jadi biarkan semuanya kita kembalikan ke majelis hakim. Tapi dari kasus ini kita berharap bisa mengetahui dimana kesalahannya. Apakah itu ada di level regulasi atau memang ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan KPPU," kata Siti.

Sebelumnya, Anggota Komisioner KPPU, Saidah Sakwan mengakui bahwa sampai hari ini pihaknya tidak mendapati bukti kuat atas adanya praktik monopoli harga yang dilakukan PGN.

Halaman
12
Editor: Samuel Febrianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas