TRIBUNNERS - Meskipun musim kemarau tergolong normal pada periode 2017 ini, namun telah memberikan menyebabkan kekeringan dan krisis air di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Pusat Pengendali Operasi (pusdalops) BNPB terdapat sekitar105 kabupaten/kota, 715 kecamatan, dan 2.726 kelurahan/desa yang mengalami kekeringan saat ini di Jawad an Nusa Tenggara.

Sekitar 3,9 juta jiwa masyarakat terdampak kekeringan sehinga memerlukan bantuan air bersih. Kekeringan juga menyebabkan 56.334 hektar lahan pertanian mengalami sehingga 18.516 hektar lahan pertanian gagal panen.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, kekeringan di Jawa Tengah melanda 1.254 desa yang tersebar di 275 kecamatan dan 30 kabupaten/kota sehingga memberikan dampak kekeringan terdapat 1,41 juta jiwa atau 404.212 KK.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan hingga Oktober 2017.Di Jawa Barat kekeringan melanda 496 desa di 176 kecamatan dan 27 kabupaten/kota sehingga berdampak kepada 936.328 jiwa penduduk.

Delapan kepala daerah kabupaten/kota telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan yaitu Kabupaten Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kuningan, Sukabumi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya.

Begitu pula halnya dengan di Jawa Timur, kekeringan melanda 588 desa di 171 kecamatan dan 23 kabupaten/kota.

Di Nusa Tenggara Barat kekeringan melanda 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.

Sebanyak 640.048 jiwa atau 127.940 KK masyarakat terdampak kekeringan. Sedangkan di sembilan kabupaten di Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan mengalami darurat kekeringan.

Hal itu menyusul sumber-sumber mata air mulai mengering. Sembilan kabupaten yang melaporkan darurat kekeringan itu adalah Flores Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua.

Di Provinsi DI Yogyakarta, kekeringan melanda di 10 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Di 10 kecamatan tersebut ada 32 desa yang terdampak kekeringan , ada 12.721 Jiwa di dalam 7.621 KK yang terdampak kekeringan di musim kemarau ini.

Penyaluran air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan kekeringan dan dampaknya di Provinsi Banten, dan Bali masih dilakukan pendataan.

Sebagian besar daera-daerah yang terlanda kekeringan adalah daerah-daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya juga mengalami kekeringan.

Masih tingginya kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai menyebabkan sumber air mengering. Pasokan air di sungai menyusut drastis selama musim kemarau. Di satu sisi kebutuhan air masih meningkat sehingga kekeringan menahun masih terjadi di wilayah tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk jangka pendek adalah bantuan dropping air bersih melalui tangki air. BPBD Bersama SKPD, relawan dan dunia usaha telah menyalurkan jutaan liter air bersih kepada masyarakat.

Beberapa daerah dijadual untuk pengiriman bantuan air bersih karena keterbatasan mobil tangki air. Air bersih ini untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.

Sedangkan untuk mandi dan cuci warga harus memanfaatkan sumber-sumber mata air dari sungai atau embung-embung. BNPB memberikan bantuan dana siap pakai kepada BPBD yang telah menetapkan status darurat untuk menangani kekeringan.

Upaya mengatasi kekeringan sudah dilakukan setiap tahun, namun upaya ini belum dapat menuntaskan semuanya.

Pembangunan sumur bor, pembangunan perpipaan, pemanenan hujan, pembangunan embung, bendung dan waduk telah dapat mengurangi dampak kekeringan. Upaya ini masih terus dilakukan ke depan.

Diperkirakan kekeringan masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2017 mendatang. BMKG telah merilis bahwa sebagian besar pulau Jawa saat ini sedang mengalami puncak musim kemarau, dan akan masuk awal musim hujan pada Oktober-November 2017.

Awal Musim Hujan 2017/2018 di sebagian besar daerah diprakirakan mulai akhir Oktober - November 2017 sebanyak 260 zona musim (76%) dan mengalami puncak musim hujan pada Desember 2017-Februari 2018.

Pengirim: Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat data Informasi dan Humas BNPB