TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - SDN Cipinang  01 yang terletak di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor mendapatkan musibah yang kedua kalinya.

Plafon dan rangka plafon yang sekaligus penyangga atap roboh tiba-tiba pada sekitar pukul 09.30 Wib hari Sabtu (11/11/2017).

Untungnya anak-anak yang belajar di kelas ini sedang berolah raga di luar kelas. Kejadian ini merupakan kejadian yang kedua kalinya. Sebelumnya kejadian yang sama terjadi di kelas IV yang berada satu deretan dengan kelas yang roboh sekarang ini.

Menurut keterangan Umamah, Kepala SDN Cipinang 01, plafon dan rangkanya tiba-tiba saja roboh.

"Kami kanget karena saat itu waktu belajarnya anak-anak. Untungnya setelah saya cek, anak-anak sedang berolahraga di luar," ungkapnya

Lebih lanjut Umamah mengatakan, memang ketiga ruang kelas ini sudah rusak berat.

"Terakhir di laporan Dapodik kami sudah update menjadi rusak berat. Keadaan ini sudah kami laporkan ke UPT Kecamatan Rumpin. Bahkan setiap tahun kami usulkan dalam Musyawarah Perencanaan Desa", imbuhnya.

Namun belum ada tanggapan pengalokasian anggaran hingga saat ini.

"Beberapa waktu yang lalu kami hanya dibantu Bank Permata untuk penggantian ubin, tapi tidak semuanya. Sementara atapnya belum ada sama sekali perbaikan", jelasnya.

"Dana Bos kami tidak bisa kami alokasikan ke situ karena kerusakannya berat", tambah Umamah.

Sekolah yang berlokasi di Desa Cipinang Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, ini memiliki 3 ruang kelas dan satu ruangan guru yang sudah tidak layak pakai lagi dan mengancam keselamatan murid-murid yang sedang belajar.

Menurut keterangan warga di sekitar, sekolah ini termasuk bangunan tua karena dibangun tahun 1986 namun masih aktif digunakan belajar.

Belum pernah ada perbaikan yang signifikan meskipun sekolah ini menampung anak sekitar 205 murid. Kalau tampak dari luar sepertinya sekolah kami kurang diperhatikan karena selain 3 ruang kelas yang rusak, terdapat satu rumah guru malah sudah roboh dan dibiarkan begitu saja.

Berdasarkan catatan KOPEL periode September – Oktober 2017 saja, ada 3 peristiwa ruang kelas ambruk yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Misalnya,  ambruknya ruang kelas SDN Kampung Tengah,  SDN Sukaluyu 03, SDN Ciomas 07, dan kejadian terakhir ambruknya plafon dan rangka plafon ruang kelas SDN Cipinang 01 pada periode November.

Itu belum termasuk kemungkinan adanya sekolah yang bernasib sama namun selama ini informasinya tidak muncul dalam pemberitaan di media massa.

Padahal Kabupaten Bogor ini memiliki APBD 6.5 Triliun Rupiah dan termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Tapi kondisi infrastruktur pendidikannya masih sangat memprihatinkan. Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Sendiri jumlah ruang kelas rusak pada tahun 2017 ini sekitar 6 ribu kelas.

Dan hanya sekitar 200 ruang kelas yang dapat diselesaikan oleh Pemda tahun ini dengan anggaran 147 Milyar Rupiah.

Selain karena alokasi anggaran tahun 2017 yang belum mampu atasi perbaikan ruang kelas rusak, masih tingginya jumlah ruang kelas rusak juga disebabkan oleh buruknya tata kelola yang membuat persoalan ruang kelas rusak ini tidak kunjung selesai.

Persoalan pertama adalah masih diandalkannya Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai basis pendataan yang tidak cukup detail menggambarkan kondisi kerusakan ruang kelas dan terkadang kurang akurat karena bergantung pada operator di sekolah.

Survei Dapodik yang dilakukan oleh YAPPIKA-ActionAid dan KOPEL (2017) terhadap 727 SD di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa terdapat 34% sekolah yang data kondisi ruang kelasnya tidak akurat.

Persoalan  kedua adalah kurang transparannya mekanisme penentuan sekolah prioritas yang akan perlu mendapatkan bantuan sehingga sekolah pun mendapatkan kepastian kapan ruang kelasnya yang rusak akan diperbaiki.

Persoalan ketiga yang paling mendasar adalah Pemerintah Kabupaten Bogor belum memiliki kebijakan khusus terkait dengan tata kelola perbaikan ruang kelas rusak.

Atas kondisi itu, YAPPIKA-ActionAid & KOPEL Indonesia menyatakan sikap:

1.      Mendesak Bupati Kabupaten Bogor untuk segera memperbaiki ruang kelas yang telah ambruk dan memperbaiki tata kelola perbaikan ruang kelas rusak.

2.      Meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk turun tangan memperbaiki ruang kelas yang telah ambruk di Kabupaten Bogor dan mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperbaiki tata kelola perbaikan ruang kelas rusak.

3.      Meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor atas pembiaran ruang kelas rusak dan ambruk karena dampaknya merugikan proses belajar mengajar.