Oleh: Fareed Zakaria
Peneliti pada Centre For Democracy & Peace Study (CeDeS)

TRIBUNNEWS.COM - Mengamati Indonesia pada saat ini dan dalam beberapa tahun kedepan terlihat ada dua masalah dalam negeri yang sangat krusial dihadapi bangsa Indonesia yaitu, konflik agama dan bonus demografi.

Kedua masalah ini mempunyai kekuatan besar yang dapat menghancurkan atau sebaliknya bisa menumbuhkan.

Bila tidak tepat penanganannya maka keduanya dapat meledak bersamaan. Akibatnya mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Namun jika tepat menanganinya maka kedua masalah tersebut dapat menjadi energi besar untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesejatian Indonesia.

Keragaman agama yang ada di Indonesia ternyata menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa, tapi di sisi lain juga berpotensi menjadi sumber konflik. Konflik agama dalam sejarah Indonesia telah terjadi berulangkali.

Terakhir demonstrasi yang sangat besar melibatkan sekitar dua juta orang berkumpul di Jakarta untuk memprotes penistaan agama yang dilakukan Gubernur Ahok. Kasus ini menunjukkan bagaimana cara pandang terhadap agama dengan menempatkan agama sebagai sumber konflik.

Agama sendiri pada dasarnya dapat memiliki faktor integrasi dan faktor disintegrasi. Faktor integrasi yaitu ajaran agama yang bersifat universal antara lain, agama mengajarkan persaudaraan atas dasar iman, kebangsaan dan kemanusiaan. Mengajarkan kedamaian dan kerukunan di antara manusia dan sesama makhluk.

Dan mengajarkan budi pekerti yang luhur, hidup tertib dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, terdapat ajaran agama yang juga bisa menimbulkan disintegrasi, bila dipahami secara sempit dan kaku.

Di antaranya, setiap pemeluk agama menyakini bahwa agama yang dianutnya adalah jalan hidup yang paling benar, sehingga dapat menimbulkan prasangka negatif atau sikap memandang rendah pemeluk agama lain.

Lalu mana diantara faktor tersebut yang paling dominan? Menarik untuk menyimak ucapan Prof Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama, usai bertemu Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Kantor KWI, Jakarta Pusat, (31/10/2017).

Din Syamsuddin menegaskan, konflik antar agama yang kerap terjadi belakangan ini bukan murni karena faktor ajaran agama. Konflik yang lahir justru disebabkan karena sejumlah faktor non agama seperti politik, ekonomi dan hukum.

"Ada yang bisa tokoh agama lakukan, tapi juga ada peran dari para tokoh negara, dari partai politik untuk mengeliminasi dari daya rusak faktor non agama ini terhadap kerukunan," kata Din Syamsuddin.

Melihat pada kasus pilkada Jakarta, apa yang dikatakan Prof Din Syamsuddin terbukti benar.

Faktor dominan dalam konflik agama seringkali dipicu oleh unsur-unsur yang tak berkaitan dengan ajaran agama sama sekali. Konflik sesungguhnya dipicu oleh persoalan politik, ekonomi, dan hukum yang selanjutnya di blow up menjadi konflik agama.

Faktor politik untuk memperebutkan posisi Gubernur Jakarta dan faktor ekonomi untuk memperebutkan APBD Jakarta yang hampir Rp 80 triliun/tahun serta faktor hukum yang menggusur rakyat kecil, dialihkan kepada konflik agama. Kemudian konflik agama ini memainkan peranan besar dalam memenangkan salah satu calon.

Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Desember 2017 mencatat sentimen agama terus meningkat. Hal itu berimbas pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dua calon presiden terkuat, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dinilai masyarakat sebagai sosok nasionalis. Sehingga dalam situasi terus menguatnya sentimen agama, maka menuntut kedua tokoh tersebut agar mencari pendamping dari kalangan Islam.

Menurut Peneliti LSI Taufik Febri, pilkada di DKI Jakarta membangunkan lagi kesadaran masyarakat atas perlunya tokoh Islam. Sejak Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meninggal, penduduk Muslim merasa tak ada tokoh sentral yang mewakili mereka untuk menyatukan umat Islam.

Padahal, dengan tokoh sentral itu diharapkan dapat mengarahkan umat Islam, setidaknya mengantisipasi menguatnya isu agama dalam pilpres 2019. Salah satu cara adalah memilih calon wakil presiden dari tokoh muda Islam sebagai pendamping calon presiden nasionalis.

Momentum inilah yang dimiliki Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau lebih dikenal Yenny Wahid. Putri kedua Gus Dur ini memiliki pendidikan yang mumpuni dan pengetahuan yang luas. Yenny tampak selalu mendampingi Gus Dur baik dalam kegiatan kenegaraan luar negeri maupun dalam aktifitas politik Gus Dur di dalam negeri.

Sejak kepergian Gus Dur, Yenny dikenal konsisten mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Gus Dur dalam seluruh kegiatannya. Yang diimplementasikan dalam Wahid Institute maupun Wahid Foundation.

Hal ini membuat Yenny diterima oleh semua pihak, baik golongan agama, dari yang mayoritas sampai minoritas. Diterima oleh semua golongan ideologi politik, dari yang kiri hingga kanan.

Dan diterima oleh seluruh strata sosial masyarakat, dari yang paling bawah hingga paling atas. Sehingga kerinduan pemilih muslim terhadap Gus Dur dapat tergantikan dengan hadirnya Yenny Wahid.

Selain itu Indonesia saat ini sedang memasuki era bonus demografi. Yang saat ini sudah dimulai dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada rentang tahun 2025-2030 ketika jumlah penduduk usia produktif berada pada angka 70 persen.

Era bonus demografi ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) atas jumlah penduduk tidak produktif.

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data BPS pada tahun 2016 diperkirakan sebanyak 258 juta. Menurut kelompok umur, jumlah penduduk usia produktif sekitar 174 juta atau 67 persen dari jumlah penduduk. Dan menurut jenis kelamin, terdiri atas laki-laki sebanyak 129,98 juta orang dan perempuan sebanyak 128,71 juta orang.

Yang paling menonjol dalam bonus demografi ini adalah jumlah penduduk wanita yang hampir menyamai jumlah penduduk pria.

Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum, ada 196,5 juta orang yang dipastikan memiliki hak memilih dalam Pemilu 2019.

Data pemilih 2019 tersebut terdiri atas pemilih laki-laki 98.657.761 orang dan perempuan 97.887.875 orang.

Dari data tersebut potensi pemilih perempuan jumlahnya sangat besar hampir menyamai jumlah pemilih laki-laki.

Dengan banyaknya jumlah pemilih perempuan terutama perempuan berusia muda atau usia produktif, maka peluang bagi kandidat perempuan muda untuk dipilih di dalam pemerintahan sangatlah besar.

Karena bagi pemilih perempuan, pemimpin perempuan tentunya akan lebih memahami masalah yang dihadapi perempuan dibandingkan dengan pemimpin laki-laki.

Sehingga pemimpin perempuan diharapkan mampu untuk merubah tatanan kebijakan yang lebih mendekati kenyataan pada aspek psikologis perempuan.

Kebijakkan yang dikeluarkan oleh pemimpin perempuan tersebut juga diharapkan dapat berdampak positif dan lebih komprehensif dalam mengawal dan menanggulangi isu-isu perempuan seperti diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, partisipasi politik perempuan, dsb.

Disinilah Yenny Wahid menjadi salah satu kandidat utama sebagai pemimpin muda perempuan yang akan mendapatkan mayoritas suara perempuan. Karena selama ini Yenny selalu tampil paling depan dalam menyuarakan isu-isu tersebut.