Oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Hujan dan langit gelap menyelimuti Jakarta, Senin (23/4/2018) pagi. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama para petinggi TNI lainnya meninjau keamanan daerah terluar di Indonesia, di Kepulauan Natuna.

Saya bersama Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang serta anggota Komisi III Ahmad Sahroni turut dalam rombongan tersebut. Pukul 07.45 WIB pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara lepas landas dari Lanud TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Penerbangan dari Jakarta menuju Kepulauan Natuna ditempuh sekitar 1,5 jam.

Jelang memasuki kawasan ruang udara (Flight Information Region/FIR) Kepulauan Natuna, empat pesawat tempur F-16 bergabung untuk melakukan pengawalan. Dua pesawat F-16 berada di sisi kiri, dan dua lagi berada di sisi kanan.

Pengawalan dilakukan agar pesawat yang kami tumpangi bisa mendarat dengan aman di Lanud Raden Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna. Pasalnya, hingga kini FIR Natuna sektor A masih dipegang oleh otoritas Singapura. Sedangkan, FIR Natuna sektor B dan C dipegang Malaysia.

Kondisi ini sangat ironis. Karena, kedaulatan udara wilayah kita justru berada pada genggaman negara tetangga. DPR RI melalui UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengamanahkan selambatnya dalam jangka waktu 15 tahun, FIR Natuna sudah harus diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mempunyai batas waktu hingga 2024.

Presiden Joko Widodo sendiri di awal pemerintahannya secara tegas menargetkan masalah FIR di Natuna dapat diambil alih Indonesia paling lambat di tahun 2019. Jokowi memberikan target lebih cepat dari yang diamanahkan UU.

Berbagai langkah dilakukan lintas kementerian untuk mewujudkan hal tersebut. Pemerintah Indonesia telah membentuk tiga tim, yaitu tim teknis, tim regulasi dan tim diplomasi. Tim telah melakukan berbagai perundingan dengan pihak Singapura dan Malaysia. Hasilnya cukup memuaskan. Jika tidak ada aral melintang, FIR sektor B dan C sudah bisa dipegang oleh Indonesia pada tahun ini.

Pengambilalihan FIR Natuna sangat penting, karena di Kepulauan Natuna sedang dibangun pangkalan militer untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Posisi Kepulauan Natuna yang menghadap Laut China Selatan sangat strategis dalam menjaga adanya intervensi asing ke Indonesia. Selain, mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang datang dari kondisi politik global yang tak menentu.

Kegusaran yang sama dirasakan pula oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Pengambil alihan FIR Natuna seperti menjadi pertempuran era modern dalam menjaga nafas NKRI.

Saya menegaskan, tidak hanya Panglima TNI yang tak rela kedaulatan bangsa kita dikontrol negara tetangga. DPR juga berpandangan yang sama.

Sangat aneh juga rasanya jika pangkalan militer di Natuna sudah beroperasi, namun setiap pergerakan pesawat tempur Indonesia harus izin terlebih dahulu kepada otoritas udara di Singapura. Bangsa dan negara kita seolah menjadi tidak mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan.

Tinjau Kesiapan Prajurit

Usai mendarat di Pangkalan Udara Raden Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna, rombongan Panglima TNI langsung bergerak menggunakan Helikopter EC-725. Tujuan kali ini menuju Pos Pengamanan Pulau Terluar sebelah utara Indonesia di Pulau Sekatung.

Sebanyak 20 prajurit TNI terdiri dari 10 anggota Korps Marinir dan 10 prajurit Raider berjaga disana dengan sigap siaga. Prajurit TNI menyambut Panglima TNI laksana ayah kandung mereka. Tak segan mereka melemparkan berbagai curhatan.

Tidak hanya prajurit, warga setempat juga ikut menyampaikan keluhan mulai dari sulitnya air bersih, listrik PLN yang hanya bisa dinikmati di malam hari, sampai susahnya sinyal telepon seluler. Air bersih hanya digunakan untuk keperluan makan dan masak. Sedangkan untuk mandi menggunakan tadah air hujan. Tak hujan, berarti tak mandi.

Namun, satu hal yang menggembirakan hati. Walau mereka tinggal di perbatasan paling depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka rata-rata memiliki handphone pintar atau gadget. Tak heran jika selama acara “Panglima Mendengar Curhat Prajurit di Perbatasan”, mereka asyik ber-selfie ria. Tak ada muka murung meski serba kekurangan dibandingkan saudara-saudara mereka yang tinggal di pulau Jawa.

Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Tanjung Datuk, Sepempeng dan Selat Lampa. Masih dengan menggunakan Helikopter EC-725. Saat bertemu dengan para prajurit disana, curhatan yang disampaikan tak jauh berbeda.

Panglima TNI menyimak dengan seksama curhatan anak buahnya. Panglima juga langsung meminta Aslog Laksamana Muda Bambang Naryono mencatat dan menindaklanjuti berbagai kebutuhan prajurit tersebut.

Dan Sayapun bersama ketua DPD RI Osman Sapta Odang yang ikut mendampingi Panglima TNI, juga memberikan perhatian penuh atas keluhan tersebut. Saya berjanji akan segera menindaklanjuti dengan kementerian terkait. DPR zaman now adalah lembaga yang responsif. Berbagai masalah yang ditemukan dilapangan akan segera diselesaikan melalui berbagai fungsi yang dimiliki DPR RI.

Dalam berbagai rapat kerja, Komisi I DPR RI selalu mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk gencar membangun infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok wilayah Indonesia.

Sehingga tak ada lagi daerah tertinggal, terluar, terdepan di Indonesia yang sukar mendapatkan sinyal. Ternyata, dari hasil kunjungan masih ditemukan banyak blank spot di Kepulaun Natuna. Ini menjadi catatan serius dan koreksi bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Begitupun dengan masalah listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam berbagai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, menyampaikan rasio elektrifikasi per akhir Desember 2017 telah mencapai 94,91 persen.

Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan APBN 2017 sebesar 92,7 persen. Diharapkan, rasio ini terus ditingkatkan pada tahun 2018. Namun Faktanya dilapangan, belum sepenuhnya daerah terpencil dan perbatasan dialiri listrik 24 jam.

Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus memperluas akses ketenagalistrikan ke seluruh wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar wilayah Indonesia, tanpa terkecuali. Kita ingin listrik bisa dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Setidaknya sampai akhir periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, rasio elektrifikasi harus mampu mencapai 99 persen.

Menjelang matahari lengser ke arah barat, Kunjungan diakhiri dengan meninjau rumah sakit dan hanggar integratif TNI AU, AD, dan AL di Kepulauan Natuna. Fasilitas pembangunan pangkalan militer di Kepulauan Natuna bisa dikatakan hampir selesai. Diharapkan, tidak lama lagi pangkalan militer tersebut sudah bisa diresmikan. Selanjutnya, secara bertahap peralatan dan pasukan yang selama ini menumpuk di Pulau Jawa, bisa digerakan kesana.

Saya melihat kesungguhan Panglima TNI yang luar biasa untuk meningkatkan pembangunan dan penggunaan pangkalan militer di Kepulauan Natuna, bukan untuk menyiapkan perang maupun gagah-gagahan. Pembangunan harus menjadi babak baru dalam sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Sehingga, bangsa Indonesia tidak dipandang sebelah mata dan semakin berdiri tegak diantara kekuatan militer negara lain.

Saya yakin ditengah derasnya semangat para prajurit dan semakin profesionalnya Tentara Nasional Indonesia dibawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, kekuatan militer kita akan terus semakin meningkat. Bukan hanya di tingkat ASEAN, tapi saya percaya kekuatan militer kita akan terus semakin menjadi perhatian dunia internasional.

Tak ada rasa lelah terlihat di wajah suami Nanik Istumawati yang berkumis tebal itu. Wajahnya tetap segar dan optimis ketika menaiki tangga pesawat untuk kembali ke Jakarta bersama rombongan. Waktu menunjukan pukul 16.20 WIB ketika Pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara yang kami tumpangi lepas landas dari Lanud Raden Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna menuju Jakarta.

Empat pesawat F-16 kembali mengawal hingga pesawat Panglima TNI keluar dari FIR Natuna. Tepat pukul 18.15 WIB, pesawat yang membawa kami mendarat mulus di Lanud Halim Perdana Kusuma ditengah rintik air hujan.

Dalam perjalanan menuju kediaman menembus kemacetan Jakarta, pikiran saya tiba-tiba melayang mengingat-ingat berbagi peristiwa yang baru saja saya lewati di Natuna. Saya memiliki kesan luar biasa terhadap pria kelahiran Malang, 8 November, 54 tahun lalu itu.

Walau hanya 10 jam bersama menemui para prajurit dan kesiapan operasi di berbagai fasilitas militer di Kepulauan Natuna, namun dia telah menunjukkan kemampuannya sebagai seorang panglima. Tidak hanya sebagai penerbang. Tapi juga pengetahuannya tentang intelejen, teknologi radar dan cyber, potensi ancaman, strategi pertempuran serta pentingnya penggalangan dan kesejahteraan prajurit.

Langkahnya melakukan sinergitas dengan Polri dan parlemen di Senayan patut diberikan acungan jempol. Dan itu menyadarkan kita semua, betapa pentingnya bangsa ini dibangun dan dijaga dengan semangat kebersamaan yang saling menghormati posisi masing-masing. Bukan malah mengkoyak-koyakannya dengan memperlebar perbedaan dan saling menghujat antara sesama anak bangsa.