Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
KPK Didesak Periksa Rekaman Rini-Sofyan
Tuntutan agar KPK segera turun tangan menyelidiki isi rekaman percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir makin menguat.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tuntutan agar KPK segera turun tangan menyelidiki isi rekaman percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir makin menguat.
Kali ini yang menuntut adalah Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SOMASI).
Mereka datang ke KPK dan kemudian menggelar aksi.
Mereka meminta KPK segera memeriksa isi rekaman Menteri BUMN dengan bos PT PLN Persero yang telah tersebar luar di jagat media sosial.
"Tersebarnya rekaman suara antara Rini Soemarno dan Sofyan Basyir berhasil mengungkap bagaimana korupsi merajalela," kata Koordinator Lapangan SOMASI, Rifki di depan Gedung KPK saat berorasi, Senin (7/5/2018).
Baca: Gerindra: Sebaiknya Rini Soemarno Dipanggil untuk Jelaskan Soal Rekaman Percakapan dengan Dirut PLN
Massa SOMASI menilai ada persekongkolan pembagian jatah saham di proyek BUMN. Dalam salah satu bagian rekaman, memang sempat tercetus omongan adanya pembagian jatah sebesar 15 persen pada proyek PLN dan Pertamina.
Tidak hanya itu. Massa juga meminta KPK segera mengusut dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Soemarno. Mulai dari Rini Soemarno, Arie Soemarno, hingga Ongki Soemarno.
"Kami yang tergabung dalam SOMASI mendesak KPK harus berani periksa trio Soemarno karena diduga melakukan praktik korupsi berjamaah," beber Rifki.
Aksi ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Demo berlangsung tertib.
Namun pihak KPK belum juga berkomentar atau memulai sebuah penyelidikan untuk menguak kebenaran adanya dugaan bagi-bagi fee dalam rekaman tersebut.
Desakan para penegak hukum, khususnya KPK untuk mengusut Rini cs bukan datang kali ini saja. Begitu rekaman tersebar di media sosial, sejumlah aktivis dan pengamat hukum ramai-ramai meminta KPK segera bergerak cepat mengusut persoalan ini.