TINDAKAN penggerudukan dengan menggunakan kekerasan yang telah dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan PDIP Bogor, Rabu (30/5/2018) sangat disayangkan dan memprihatinkan.

Tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pers yang bermartabat dan demokratis.

Tindakan tersebut juga kurang kondusif bagi upaya untuk bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk di awal tahun politik riskan terhadap konflik dan perpecahan.

Dalam rangka menegakkan martabat pers nasional, serta untuk menciptakan suasana politik yang kondusif, PWI Pusat menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Meminta kepada siapapun, khususnya PDIP Bogor dalam kasus ini, agar dalam menyampaikan keberatan atau tuntutan terhadap pemberitaan pers senantiasa menggunakan cara-cara demokratis-prosedural sebagaimana telah diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Baca: Pernyataan Sikap IJTI: Kekerasan Terhadap Pers Ancaman Bagi Demokrasi dan Kebebasan Pers

Pers bisa saja membuat kesalahan. Wartawan juga manusia yang tidak luput dari kelemahan dalam menjalankan profesinya.

Kinerja pers dapat dipersoalkan secara etis maupun hukum dengan menggunakan UU Pers.

2. PWI Pusat dapat memahami kekecewaan unsur PDIP Bogor terhadap pemberitaan Radar Bogor tentang kontroversi gaji Dewan Pengarah BPIP, namun seyogyanya kekecewaan itu tidak diluapkan dengan tindakan main hakim sendiri.

Tindakan ini sangat tidak produktif dan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan pers nasional secara keseluruhan.

PWI Pusat menyarankan agar PDIP Bogor membawa masalah ini ke Dewan Pers.

3. PWI Pusat berharap agar Dewan Pers dapat menangani masalah ini sesegera mungkin sehingga memberi rasa keadilan kepada semua pihak terkait dan memberi pencerahan kepada masyarakat bertolak dari kasus tersebut.

4. PWI Pusat menyarankan agar Radar Bogor mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Dewan Pers dengan harapan akan mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan jiwa dan semangat UU Pers No. 40 tahun 1999.

5. PWI Pusat mengimbau kepada Radar Bogor untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk bermawas diri.

Sudah menjadi kewajiban pers untuk menjalankan fungsi kontrol dan memenuhi hak publik atas informasi.

Namun fungsi tersebut harus senantiasa dijalankan dengan menaati Kode Etik Jurnalistik secara konsekuen.

Menaati Kode Etik Jurnalistik sangat mendasar agar pers dapat menjaga martabatnya dan dapat mempertahankan kepercayaan publik.

Demikian pernyataan sikap dan imbauan PWI Pusat, atas perhatiannya kami mengucapkan beribu terima kasih.

SALAM RAMADHAN

Jakarta, 1 Juni 2018

PWI Pusat,
Plt Ketua Umum Sasongko Tedjo

Sekretaris Jenderal Hendri Ch Bangun