TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Handi Risza meminta pemerintah serius menangani pelemahan Rupiah.

"Tetapi perlu diingat pelemahan rupiah tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal kenaikan suku bunga The Fed, tetapi disumbang juga oleh faktor internal yaitu kinerja perekonomian nasional," kata Handi di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Salah satu pemicu pelemahan Rupiah, kata Handi, adalah kondisi current account barang dan jasa.

Baca: Satu Anggota Polisi yang Hilang Di Papua Ditemukan Meninggal Di Sungai Mamberamo

Tren defisit neraca perdagangan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan tersebut akan meningkatkan kebutuhan pembelian terhadap mata uang dolar AS lebih tinggi, dibandingkan dengan Rupiah.

Handi menguraikan berdasarkan data BPS, nilai impor semenjak Januari 2018 mengalami defisit perdagangan mencapai US$670 juta.

Defisit itu terjadi karena nilai impor yang mencapai US$15,3 miliar, sedangkan kinerja ekspor hanya US$14,46 miliar.

Lebih parah lagi, lanjutnya neraca perdagangan bulan Mei 2018 mengalami defisit sebesar US$ 1,52 miliar.

Hal ini disebabkan nilai impor lebih tinggi sebesar US$ 17,64 miliar dibandingkan dengan nilai ekspor yang sebesar US$ 16,12 miliar.

"Oleh sebab itu BI tidak bisa sendiri dalam menjaga dampak yang ditimbulkan dari pelemahan rupiah saat ini. Perlu ada bauran kebijakan monter dan fiskal (policy mix) oleh regulator yang tepat. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu terus dimaksimalkan dalam rangka menjaga neraca pembayaran, cadangan devisa, defisit dan inflasi," ungkapnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), lanjut Handi, dalam menjaga stabilitas rupiah, cadangan devisa Indonesia sudah terkuras 6,89 persen dari US$132 miliar pada Januari menjadi US$122,9 miliar pada Mei 2018.

Ia mendesak pemerintah tidak boleh lagi menganggap enteng pelemahan rupiah yang terjadi saat ini.

Justru pemerintah harus menunjukkan kewaspadaan yang mendalam. Pemerintah harus memastikan setiap pengeluaran yang terkait kurs dalam kondisi terkendali.

Apalagi asumsi kurs dalam APBN 2018 masih dipertahankan sebesar Rp 13.400, bisa dipastikan kondisi tersebut akan berdampak terhadap belanja subsidi BBM serta pembayaran pokok maupun bunga utang yang semakin menumpuk.

Jika tidak ditangani secara hati-hati bahaya krisis ekonomi akan siap mengancam kapan saja.

Baca: Komentar Mulan Jameela Tentang Dirinya yang Kerap Dibanding-bandingkan dengan Maia Estianty

"Yang paling penting harus dijaga oleh pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi masyatakat. Apalagi stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir, harus menjadi signal bagi pemerintah untuk mulai realistis dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi mengesampingkan stabilitas perekonomian masyarakat," ujar Handi.

Ia menilai banyak kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan keberpihakan langsung kepada masyarakat. Diantarannya adalah menaikan harga BBM, tarif tol dan harga pangan, semuanya akan bermuara pada daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan maayarakat yang semakin menurun,

"Ditambah lagi pemilu presiden sudah di depan mata," pungkasnya.