Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Memahami Kritik Kiai Said Aqil Siradj Soal Radikalisme

Sama sekali kita tidak pantas menyebut negara-negara Timur Tengah, semisal Arab Saudi, sebagai sarang pembibitan paham Islam radikal

Memahami Kritik Kiai Said Aqil Siradj Soal Radikalisme
Istimewa
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengisi stadium general. 

Memahami Kritik Kiai Said Aqil Siradj Soal Radikalisme

KH. Imam Jazuli, Lc., MA.*

Radikalisme bukan saja tidak punya agama melainkan juga tidak punya negara, dan terlebih lagi tidak punya almamater. Baik dilihat dari kacamata agama, tujuan bernegara, dan rasionalisme akademik, radikalisme sama sekali tidak memiliki afiliasi. Satu-satunya agama dan tanah air bagi kaum radikal adalah hawa nafsu dan syahwat.

Sama sekali kita tidak pantas menyebut negara-negara Timur Tengah, semisal Arab Saudi, sebagai sarang pembibitan paham Islam radikal. Selain menciderai persahabatan antar negara, hal itu juga tidak terbukti secara kasat mata.

KH. Prof. Dr. Said Aqil Siradj, M.A., adalah alumni kampus-kampus Arab Saudi, seperti Universitas King Abdul Aziz jenjang S1, Universitas Umm al-Qura jenjang S2 dan S3. Tetapi, beliau tampil sebagai pahlawan Islam dalam memberantas radikalisme.

Karenanya perlu kita bertanya-tanya: mengapa banyak intelektual Indonesia berpaham radikal? Ketika Kiai Said menolak paham Islam radikal, apakah beliau tidak paham ajaran Islam? Bukankah keilmuan yang ditimba dari jurusan Ushuludin dan Dakwah, Perbandingan Agama, dan Aqidah Islam membuat almamater yang berdomisili di Arab Saudi bangga menobatkan Kiai Said sebagai alumninya?

Tidak ada alasan menyebut sebuah negara tertentu dan kampus tertentu sebagai sarang pembibitan intelektual muslim radikal. Sebagaimana juga tidak ada alasan mengatakan bahwa kampus-kampus dalam negeri kecolongan karena sempat menobatkan Ustad Muhammad Ismail Yusanto, Pentolan Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai alumni mereka. Almamater dan negara kaum radikal hanyalah hawa nafsu dan syahwat mereka.

Beberapa hari yang lalu, Kiai Said Aqil Siradj mengkritik pemerintah, karena kurang serius dan setengah hati dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Sebab, pemerintah tidak mengerti bahwa paham radikalisme tidak akan mampu bertahan di pentas akademik, di satu sisi, dan tidak mendapatkan dukungan dunia internasional, di sisi lain.

Satu-satunya kekuatan Islam radikal adalah politik dan finansial. Pernyataan Kiai Said Aqil yang mengkonfirmasi pandangan Mahfud MD lebih terang benderang, dibanding ideologi yang diusung. Bahwa Islam radikal didukung oleh kekuatan politik transnasional dan dana asing yang tidak terhingga. Sekedar memberi contoh, ISIS, HT, Al-Qaedah, adalah boneka-boneka negara Barat yang sedang memainkan peran ganda mereka.

Kritik Kiai Said terhadap pemerintah dapat dipahami sebagai dorongan politik agar radikalisme dilawan dengan kekuatan yang sama, yaitu sikap politik dan dukungan finansial. Sebab, gerakan Islam radikal bagaikan macan ompong yang tidak lagi menggigit di panggung akademik maupun dalam pesidangan akal universal di mata masyarakat internasional.

Berkaca pada sejarah, pada tahun 1960an, negara kita kecolongan dengan mengijinkan Hizbut Tahrir beroperasi di Indonesia. Lambat laun cacat ideologis dan metodologis mereka terbongkar. Baru setelah pemerintah era Jokowi berani bersikap dengan membubarkan mereka, HTI jatuh terjerembab sejatuh-jatuhnya, dengan menyisakan gerakan bawah tanah yang masih solid. Ini artinya, pemerintah berhasil telah membersihkan diri dari kesalahan pembuatan kebijakan di masa lalu.

Kritik Kiai Said atas pemerintah yang dinilai perlu lebih berani dalam membubarkan paham radikal, termasuk HTI, dapat diartikan sebagai kelanjutan dari perjuangan Islam Nusantara. Sejak tahun 2015, Islam Nusantara lahir dalam kondisi di mana gerakan Islam radikal sudah sangat keterlaluan dan tidak lagi bisa ditolerir. Sebagai garda terdepan melawan radikalisme, Islam Nusantara yang dinakhodai Kiai Said tidak akan mundur lagi.

Di era kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, Kiai Said bisa menjadi “jenderal” perang melawan gerakan radikalisme, baik yang bersifat underground maupun blak-blakan di ruang publik. Islam Nusantara, dengan begitu, adalah perisai utama dan lawan terdepan bagi siapapun yang berusaha membuat kegaduhan dan menggoyang pilar-pilar kebangsaan kita; NKRI, Pancasila, UUD ’45, dan Binneka Tunggal Ika.

Jejak-jejak perjuangan Kiai Said, baik secara intelektual, kultural, bahkan politik akan menjadi tugu peringatan bagi siapapun yang masih mencintai keutuhan negeri ini, menghargai perjuangan foundhing-fathers, dan hendak mewarisi spirit ulama-ulama Nusantara terdahulu. Terlalu murah harganya bila kita menyerahkan bangsa dan negeri yang adiluhung ini begitu saja ke tangan-tangan kaum radikal yang tidak memiliki agama, negara, bahkan almamater keilmuan.

*alumni Universitas Al-Azhar, Mesir; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2010-2015.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas