Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Berhenti Eksploitasi Radikalisme, Fokus saja pada Ekonomi

Sudah lebih dua minggu Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 20 Oktober 2019

Berhenti Eksploitasi Radikalisme, Fokus saja pada Ekonomi
INSTAGRAM/@fadlizon
Fadli Zon 

Oleh, Fadli Zon, M.Sc.
Anggota DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Sudah lebih dua minggu Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 20 Oktober 2019. Kabinet baru juga sudah dua minggu terbentuk.
Sayangnya, di tengah ancaman resesi global, dalam dua minggu terakhir wacana dominan yang dilontarkan oleh

Pemerintah justru mengenai radikalisme. Bukannya mengenai ekonomi. Arahan Presiden kepada menteri agama untuk mengatasi radikalisme telah memancing debat tidak produktif ini. Apalagi, pada saat bersamaan Presiden memilih pensiunan jenderal sebagai Menteri Agama, bukan tokoh keagamaan sebagaimana yang terus berlangsung sejak Reformasi.

Baca: Moeldoko: Kasus Novel Seolah Mudah, Padahal Enggak

Dari sisi latar belakang, masyarakat sebenarnya tak terlalu mempersoalkan sosok Menteri Agama baru. Sebab, pengangkatan pensiunan militer sebagai menteri agama bukanlah hal baru.

Dulu, jabatan ini juga pernah dua kali dipegang oleh militer, yaitu oleh Letjen TNI Alamsjah Ratoe Perwiranegara (1978-1983) dan Laksamana Muda TNI (Purn) Tarmizi Taher (1993-1998). Namun, karena Menteri Agama baru terus-menerus melansir isu radikalisme, respon masyarakat akhirnya cenderung jadi negatif.

Radikalisme sebenarnya adalah isu bersama. Siapapun yang ingin merongrong Pancasila dan mengancam keutuhan tenun kebangsaan pada dasarnya akan berhadapan dengan seluruh rakyat.

Baca: Jokowi Bantah Isu Koalisi Pemerintah Rapuh Pasca Pertemuan Nasdem dengan PKS

Namun, rakyat banyak juga mafhum jika sejak lama isu ini telah dipergunakan oleh Pemerintah tidak pada tempatnya. Saya menilai, setidaknya ada tiga persoalan kenapa publik jadi merasa tidak nyaman dengan pengangkatan isu radikalisme.

Pertama, ancaman radikalisme yang ingin mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebenarnya bisa datang dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pertahanan, cyber, dan lain-lain.

Namun, Pemerintah ternyata hanya ingin mengaitkan isu radikalisme dengan agama, sehingga sampai perlu mengangkat kembali Menteri Agama dari kalangan militer. Agama itupun terkesan hanya agama Islam.
Jika Presiden dan Pemerintah hanya mengarahkan tuduhan radikalisme terhadap kalangan umat beragama, maka pilihan itu jelas kontraproduktif.

Selain itu, isu ini bisa sangat melukai kalangan umat Islam, karena merekalah selama ini biasanya yang selalu dijadikan tertuduh. Itu sebabnya publik jadi cenderung merespon negatif isu ini.

Kedua, dalam beberapa periode terakhir, Kementerian Agama selalu menjadi sorotan terkait isu korupsi. Tahun lalu, misalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir Kementerian Agama menempati urutan kedua sesudah Kementerian Perhubungan dalam jumlah pegawai yang terjerat tindak pidana korupsi (Tipikor).

Baca: Ketua Umum PSSI: Kami Ingin Miliki Gedung Tetap Layaknya Negara Lain

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Rachmat Hidayat
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas