Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Demokrasiku, Demokrasimu, Demokrasi Kita

Saya kira ajakan evaluasi itu perlu disambut baik. Bagaimanapun, demokrasi yang kian mahal memang harus dianggap sebagai persoalan serius.

Demokrasiku, Demokrasimu, Demokrasi Kita
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Fadli Zon. 

Oleh Fadli Zon
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ketua BKSAP DPR RI, Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption/Organisasi Parlemen Dunia AntiKorupsi)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Saat ini Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri, mewacanakan evaluasi atas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung.

Saya kira ajakan evaluasi itu perlu disambut baik. Bagaimanapun, demokrasi yang kian mahal memang harus dianggap sebagai persoalan serius.

Baca: Saat Irma Suryani Singgung Mulan Jameela yang Masuk DPR Meski Kalah Suara: Apakah Itu Gak Zalim?

Hanya saja, evaluasi itu mestinya bersifat sistemik dan mendalam, bukan hanya parsial. Kini muncul gagasan menyelenggarakan Pilkada Asimetris, yaitu Pilkada Langsung hanya untuk Pemilihan Bupati/Walikota saja, yang memimpin daerah otonom, sementara untuk Pemilihan Gubernur di level provinsi dilakukan melalui DPRD.

Menurut saya, cara pandang semacam itu masih bersifat parsial dan aji mumpung kepentingan jangka pendek.

Jumlah provinsi di Indonesia hanya 34, bandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang mencapai 514. Sehingga, jika kita menggelisahkan Pilkada yang mahal, mengubah Pemilihan Gubernur secara kualitatif dan kuantitatif dampaknya sangatlah tak signifikan.

Baca: Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Bikin Kebebasan Sipil Menurun, Fadjroel: Cara Berpikir Masa Lalu

Mestinya yang kita perhatikan adalah Pemilihan bupati/wali kota. Tapi bagaimana dengan status Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom? Inilah titik evaluasinya. Kita perlu mendalami apakah sebaiknya otonomi daerah tetap diberikan untuk level kabupaten/kota, ataukah perlu digeser ke level provinsi. Saya kira kuncinya ada di situ. Ini yang harus dikaji mendalam.

Pemerintah sendiri mencatat bahwa sekitar 78 persen kabupaten/kota hasil pemekaran dianggap gagal. Dalam kenyataannya, memang banyak pemerintah Tingkat Dua tak sanggup menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan mereka sendiri.

Sebagai pembanding, saat ini hanya 10 persen saja daerah otonom yang benar-benar mandiri secara fiskal. Sementara sekitar 70 persen daerah otonom, PAD-nya berkisar 10 persen saja dari jumlah APBD-nya.

Baca: Bahas Mulan Jameela Masuk DPR Meski Kalah Suara, Ketua DPP Nasdem: Apakah Itu Gak Zalim?

Dengan kata lain, meski masih harus dikaji kembali, penetapan kabupaten/kota sebagai daerah otonom harus dievaluasi secara serius, karena dari sisi keuangan negara sistem semacam ini sudah bersifat destruktif.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Rachmat Hidayat
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas