Jokowi dan Strategi Desa Mengepung Kota

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

TRIBUNNEWS.COM - Desa mengepung kota. Entah apa yang berkecamuk dalam benak Presiden Joko Widodo, apakah ia terinspirasi oleh jargon dari Mao Zedong (1893-1976) yang identik dengan teori makan bubur panas itu, atau ada sebab lain.

Mungkin frustrasi terhadap kabinet yang telah terlanjur ia susun berdasarkan kompromi politik dan balas budi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengangkat sejumlah staf khusus dari kalangan milenial, dan mengangkat pula sejumlah mantan menteri plus mantan gubernur untuk menjabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mungkin mereka dipersiapkan untuk "mengepung" kabinet, yang merupakan "core" (inti) atau jantung dari pemerintahan, atau setidak-tidaknya sebagai penyeimbang (sparing partner), atau lebih parah lagi sebagai legitimasi moral dan politik.

Baca: Soal Jokowi 3 Periode, Seknas Indonesia Maju Anggap Pramono Anung Representasi PDIP

Pekan lalu, Jokowi mengangkat 7 staf khusus baru dari kalangan milenial, untuk melengkapi 7 staf khusus lain yang sudah ada atau yang dipertahankan.

Ke-14 staf khusus Jokowi itu ialah Adamas Belva Syah Devara, pendiri Ruang Guru, Putri Tanjung, Chief Executive Officer (CEO) dan pendiri Creativepreneur, yang tak lain anak pengusaha Chairul Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, pendiri dan CEO Amartha, Ayu Kartika Dewi, perumus Gerakan Sabang Merauke, Gracia Billy Mambrasar, pemuda asal Papua yang kuliah di Oxford University, Angkie Yudistia, pendiri Thisable Enterprise, dan Aminuddin Mar'uf, aktivis kepemudaan dan mahasiswa serta mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Lalu, Arif Budimanta, politisi PDIP dan ekonom di Megawati Institute, Dini Shanti Purwono, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Fadjroel Rachman, mantan aktivis 1998, Sukardi Rinakit, peneliti dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), AAGN Ari Dwipayana, dan Anggit Nugroho.

Awal pekan ini, Jokowi mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Jokowi juga disebut-sebut akan mengangkat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai pejabat di BUMN, entah untuk jabatan apa dan BUMN apa.

Kalau memang dianggap cakap, mengapa Rudiantara, Jonan dan Susi yang merupakan menteri pada Kabinet Kerja, tidak dipakai di Kabinet Indonesia Maju? Mungkin karena kabinet baru sudah penuh sesak dengan sosok-sosok hasil kompromi politik dan balas budi.

Tak dapat dipungkiri, sejumlah nama menteri yang dipertahankan, padahal miskin prestasi, dan masuknya nama-nama baru yang dinilai publik tidak kapabel, merupakan politik balas budi, hasil kompromi politik Presiden Jokowi dengan partai politik-partai politik dalam koalisi pendukung pemerintah, plus kompromi politik Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar rival Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 itu menjadi "jinak".

Mangapa Tjahjo Kumolo dipertahankan dan hanya digeser dari kursi Menteri Dalam Negeri ke kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi?

Mengapa Airlangga Hartarto yang Ketua Umum Partai Golkar itu dipertahankan di kursi Menteri Perindustrian?

Mengapa Luhut Binsar Pandjaitan dan Yasonna H Laoly yang banyak memantik kontroversi itu dipertahankan di kursi masing-masing, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?

Mengapa kakak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yakni Abdul Halim Iskandar bisa masuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi?

Mengapa mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Tito Karnavian bisa masuk menjadi Mendagri? Terbukti kemudian Tito dinilai publik sebagai menteri yang paling diragukan profesionalitasnya bersama Luhut Panjaitan, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis Sabtu (23/11/2019) lalu.

Mengapa pula Jhonny G Plate bisa menggantikan Rudiantara sebagai Menkominfo, dan Wishnutama yang perusahaannya bangkrut bisa masuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?

Itu semua tak lepas dari hasil kompromi politik dan balas budi. Tito Karnavian, misalnya, Jokowi diragukan bisa menang dalam Pilpres 2019 bila Tito selaku Kapolri tidak berperan sedemikian rupa.

Jokowi pun tampak tak kuasa menolak masuknya berbagai kepentingan parpol, sehingga ia diduga mengiyakan saja ketika para ketua umum parpol menyodorkan nama, terutama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Terbukti kemudian Kabinet Indonesia Maju yang disusun Jokowi bukan "the dream team" atau tim impian, bahkan jauh dari prinsip "the right man on the right place".

Publik pun "hopeless" atau setidak-tidaknya pesimistis terhadap kinerja kabinet Jokowi jilid kedua ini.

Sebagai kompensasinya, Jokowi kemudian mengangkat staf khusus dari kalangan milenial, dan para mantan menteri berprestasi plus Ahok sebagai pejabat BUMN.

Pertanyaannya, apakah mereka bisa "mengepung" kabinet? Sejauh mana mereka bisa menjadi "sparing partner" kabinet? Bukankah staf khusus itu hanya bisa memberikan "advice", sementara eksekutornya tetap menteri atau Presiden Jokowi?

Sejauh mana pula efektivitas para mantan menteri plus Ahok yang diangkat menjadi pejabat BUMN? Bukankah mereka hanya sekadar bisa membantu kinerja Menteri BUMN Erick Thohir, bukan kabinet secara keseluruhan? Apalagi Ahok hanya komisaris yang tak memiliki wewenang eksekusi.

Sebab itu, ada yang berspekulasi pengangkatan staf khusus dari kalangan milenial plus Ahok dan mungkin Rudiantara, Susi dan Jonan tak lebih dari sekadar upaya Jokowi mencari legitimasi politik dan moral karena kabinet yang ada tak bisa diharapkan melakukan lompatan besar.

Staf khusus dan para mantan menteri serta Ahok yang telah dan akan diangkat Jokowi diprediksi tak akan mampu melakukan "perang gerilya" atau sekadar menjadi "sparing partner" para menteri agar performa Kabinet Indonesia Maju dapat terdongkrak.

Karyudi Sutajah Putra: Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.